SLEMAN, suaramerdeka.com - Penyebaran virus corona berimplikasi terhadap penundaan beberapa tahapan Pilkada oleh KPU. Merespon hal itu, Bawaslu Sleman akan menonaktifkan pengawas pemilu ad hoc mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.
Rincian anggota yang dinonaktifkan adalah 137 panwascam, 85 koordinator sekretariat panwascam beserta staf, dan 86 pengawas pemilu desa.
Ketua Bawaslu Sleman Abdul Karim Mustofa mengatakan, kebijakan ini berimbas terhadap honor pengawas pemilu ad hoc. Mengingat, pembayaran honor penyelenggara ad hoc berbasis kinerja. Jika tidak melaksanakan tugas, otomatis tidak akan menerima honorarium.
“Anggaran untuk penyelenggara ad hoc berbasis kinerja. Dengan penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, maka tugas pengawasan tidak ada lagi sehingga diputuskan untuk dinonaktifkan sementara waktu," kata Karim, Selasa (31/3).
Beberapa tahapan Pilkada yang ditunda diantaranya verifikasi dukungan bakal calon perseorangan, pelantikan PPS, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu Sleman Vici Herawati menambahkan, pemberhentian sementara ini berlaku per tanggal 31 Maret 2020 untuk seluruh anggota panwascam di 17 kecamatan, dan panwaslu desa di 86 desa.
“Keputusan tersebut mengacu surat Ketua Bawaslu RI tertanggal 27 Maret 2020 tentang pemberhentian sementara panwaslu kecamatan dan panwaslu desa," terang Vici.
Seluruh anggota panwas ad hoc bakal aktif kembali melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada petunjuk dari Bawaslu RI. "Semoga penyebaran Covid-19 segera berakhir sehingga semua bisa beraktivitas kembali," tutupnya.
