JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan pilkada serentak. Hal ini diputuskan usai menggelar rapat kerja secara virtual dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Bawaslu, dan DKPP.
"Sepakat untuk menunda tahapan pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan wabah covid 19," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi, Senin (30/3/2020).
Dia menambahkan, keputusan rapat pun mendorong sepuruh stakeholder agar fokus mendukung program pemerintah dalam menghadapi wabah pendemi covid 19. Terkait penundaan pilkada tersebut, KPU mengusulkan 3 opsi yakni ditunda 3 bulan (pemungutan suara 9 Desember), kedua, ditunda 6 bulan (pemungutan suara 12 Maret 2021), ketiga, ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021.
Namun, lanjut Arwani, sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan selesainya pendemi covid 19 ini," kata Arwani.
"Karena itu,sampai kapan penundaan itu, nanti akan diputuskan bersama-sama antara KPU, Pemerintah dan DPR," ujar politikus PPP ini.
Adapun, konsekuensi atas penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pademi Covid 19
"Komisi II juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyiapkan payung hukum berupa Perppu terkait penundaan ini," kata legislator asal Jawa Tengah ini.
