SEMARANG, suaramerdeka.com - Sejumlah pasangan calon di daerah yang menggelar Pilkada 2020 berpotensi bertarung melawan kotak kosong. Jika sampai kalah, daerah itu nantinya akan dipimpin pejabat (Pj) kepala daerah di satu periode penuh dan pemilu baru diselenggarakan pada periode berikutnya.
Untuk menang bertarung melawan kotak kosong, pasangan calon mesti memiliki suara 50 persen + 1 dari suara sah dalam Pilkada. Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengatakan, potensi itu bisa saja terjadi. Mengingat adanya koalisi besar antarparpol di daerah. ”Tapi itu domain parpol ya. Kami juga memfasilitasi untuk calon perseorangan,” kata Yulianto saat bersilaturahmi di Rumah Hetami, Kantor Redaksi Suara Merdeka, Rabu (26/2).
Selain Yulianto, turut hadir empat komisioner KPU lainnya yakni Diana Ariyanti, Paulus Widiyanto, Muslim Aisha, dan Taufiqurrahman. Mereka diterima Wakil Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Agus Toto, Redaktur Pelaksana Hasan Fikri, dan Pemimpin Redaksi suaramerdeka.com Setiawan Hendra Kelana. Diana menambahkan, sampai Rabu (26/2) baru satu pasangan calon perseorangan yang berkas persyaratannya diterima yakni di Solo.
Saat ini masih ada dua paslon yang masih diverifikasi berkas dukungannya, yakni pasangan Said-Mat Solekan (Kabupaten Demak) dan Slamet Riyanto-Suyanto HS (Purworejo). Sementara 18 pasangan lain yang sudah mengajukan surat mandat, dicoret dengan berbagai alasan diantaranya tak melengkapi berkas, mundur, atau tak memenuhi syarat.
Lebih lanjut Yulianto mengatakan, KPU tak akan bisa menjalankan peran penyelenggaraan Pilkada dengan baik secara sendirian. Lantaran Pilkada melibatkan semua pihak, seperti masyarakat sebagai pemilih dan media dalam menyosialisasikan tahapan dan mengajak pemilih menggunakan hak suaranya.
Pada pilkada serentak nanti harapan partisipasi pemilih sama dengan pemilu serentak 2019 cukup sulit terwujud. Sebab, pada pemilu serentak tersebut banyak pihak yang menggerakkan pemilih. Saat itu tingkat partisipasi pemilih di Jateng mencapai angka 82 persen. Namun saat pilkada, cenderung lebih sedikit.
Paulus Widiyanto menambahkan, meski pada hari H coblosan nanti diputuskan menjadi hari libur nasional, namun belum tentu para pekerja boro/merantau mau pulang menggunakan hak pilihnya. KPU juga meminta Suara Merdeka turut serta membantu sosialisasi pilkada serentak di 21 kabupaten/kota.
Menanggapi hal itu, Wapemred Agus Toto mengatakan Suara Merdeka dipastikan akan mengambil peran dalam sosialisasi tersebut. Seperti pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, kemungkinan akan ada halaman khusus yang akan mengulas tentang pilkada. "Kami ikut menyosialisasikan dan menyampaikan tahapan-tahapannya. Terus memberikan informasi kepada masyarakat," ujar Agus Toto.
