KARANGANYAR, suaramerdeka.com - Anggota Dewan Karanganyar dari Fraksi PDIP Endang Muryanti mempertanyakan anggaran yang direfocusing dari setiap OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) di Karanganyar yang mencapai Rp 202 miliar untuk penanggulangan covid-19.
"Sebagai wakil rakyat kami justru harus mempertanyakan itu. Sebab saat ini hampir semua OPD sambat tidak ada dana untuk kegiatan, sehingga Juni ini sampai seterusnya mereka nganggur karena tidak ada dana untuk berkegiatan. Sebab anggarannya dipangkas untuk covid semua," kata Endang kepada wartawan.
Seharusnya semuanya jelas untuk apa dana itu direfocusing. Digunakan untuk apa, progresnya sampai di mana, kalau ada kendala apa jenisnya, dimana sehingga Dewan bisa membantu menyelesaikan. Namun yang sekarang, semuanya buta.
Sebagai anggota Dewan yang notabene wakil rakyat, dia tidak pernah tahu diapakan saja dana sebesar itu, digunakan untuk apa, semuanya gelap. Di satu sisi dimana-mana rakyat mengeluh PHK, produksi macet, rugi, tidak ada masyarakat bergerak, jatuh semua.
Yang dia tahu, itupun lewat selentingan di mana-mana, dana digunakan untuk sembako. Itu jelas dananya yang diketahui ada Rp 18 miliar. Dinkes mengeluarkan Rp 7 miliar untuk beli APD, untuk disinfektan, sama dengan BPBD yang katanya untuk menyemprot kota sehingga perlu dana Rp 3 miliar.
"Nah, lainnya untuk apa? Dana untuk membantu UMKM, dana untuk sembako, dana bantuan langsung tunai, itu dari APBN. Yang dari daerah belum kelihatan. Lah, terus dana refocusingnya mana? Katanya Rp 202 miliar, katanya dana OPD sampai habis. Lah wujudnya mana?" kata Endang yang mantan Ketua DPC PDIP.
Karena itu dirinya ingin pemerintah benar-benar melaporkan penggunaan dana itu ke publik, ke wakil rakyat sehingga terang. Jangan sampai uang yang untuk rakyat yang sedang menderita itu tidak jelas kluntrungnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kurniadi Maulato yang dimintai konfirmasi mengatakan, dana refocusing itu sudah digunakan. Laporannya kepada pimpinan DPRD, bukan kepada anggota Dewan seluruhnya. Jika ingin tahu, mestinya pimpinan Dewan yang memberitahu anggota. Namun dia mengatakan, dana digunakan dengan seksama, tidak asal-asalan.
"Sekali lagi semua transparan dan bsa dipertanggungjawabkan. Hanya saja seseai aturan dilaporkan ke level pimpinan Dewan saja bukan semuanya. Dari pimpinan Dewan mestinya itu diteruskan ke anggotanya sehingga tidak simpang siur," kata dia.
