KUDUS, suaramerdeka.com – Anggota DPRD Kudus mengkritik kebijakan Pemkab Kudus yang memberikan dispensasi jam kepada minimarket untuk membuka toko mulai pukul 07.00. Kebijakan ini dinilai tidak melindungi pedagang pasar tradisional dan bertentangan dengan perda.
Wakil Ketua DPRD Kudus Sulistyo Utomo mempertanyakan alasan Plt Bupati Kudus Hartopo. Padahal sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 12/2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan, jam buka minimarket dimulai pukul 10.00.
Menurut dia, semangat diterbitkannya Perda 12/2017 yakni untuk melindungi toko tradisional, sehingga kebijakan buptai melanggar Perda yang telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif tersebut. “Menurut kami, tidak ada korelasinya antara menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang bagi masyarakat, dengan keharusan memberikan dispensasi kelonggaran jam buka minimarket,” katanya, Rabu (22/4).
Terlebih kebutuhan pangan yang dijual di minimarket juga tersedia di toko atau pasar tradisional. Wakil rakyat dari Partai Gerindra itu menambahkan, kebijakan itu justru semakin menyulitkan toko tradisional milik masyarakat.
Di saat pandemi Covid-19 saat ini, lanjut Sulis, warga mengeluhkan pendapatan menurun. Ia khawatir kebijakan ini justru semakin menyulitkan rakyat kecil yang membuka toko tradisional. “Pedagang kecil berpotensi semakin kehilangan pembeli jika minimarket diperbolehkan buka lebih pagi,” katanya.
Menurut Sulis, kebijakan Bupati menjadi angin segar bagi pengusaha minimarket di Kabupaten Kudus. “Minimarket dimiliki oleh pengusaha dengan modal besar. Kebijakan ini lagi-lagi justru berpihak pada pengusaha besar, bukan kepada rakyat kecil,” katanya.
Senada, Ketua Komisi B DPRD Kudus Ali Mukhlisin menambakan di saat PKL menjerit karena ada pembatasan jam malam di Kabupaten Kudus, Pemkab justru memberikan kelonggaran kepada minimarket. “Dalam keadaan seperti ini toko kelontong dan pasar tradisional semestinya diberi kesempatan untuk berkembang. Kami akan segera minta penjelasan dinas terkait,” katanya.
Menanggapi kritik DPRD, Plt Bupati Kudus Hartopo mengatakan kebijakan itu mempertimbangkan minimarket juga menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.. Mereka diperbolehkan buka lebih pagi dengan harapan masyarakat bisa berbelanja lebih pagi. Bupati menekankan pengelola minimarket untuk mematuhi protokol kesehatan. “Minimarket harus menyediakan masker bagi pegawainya, serta tempat cuci tangan bagi konsumen sebelum dan sesudah belanja,” katanya.
