SETIAP kali ada perdebatan saat kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada), materi yang selalu seksi diangkat adalah masalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Semua calon kepala daerah (cakada) dengan lantang dan beraninya akan membela UMKM. Tidak ada kecanggungan sama sekali saat cakada menyatakan bahwa dirinya adalah pembela UMKM. Pajangan etalase kampanye hampir dipenuhi oleh program UMKM dan Koperasi, namun realita menunjukkan usai kampaye dan sudah ada cakada yang terpilih pajangan etalase kampanye tersebut seolah hanya menjadi barang-barang rongsokan yang tidak bermakna. Sangat ironis sekali. Dan ini selalu berulang. Apa yang harus dilakukan untuk menempatkan UMKM pada posisi yang seharunya?
Data statistik tentang keberadaan UMKM tidak dapat dibantah. Jumlah UMKM yang menembus angka 60 juta, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat dan bekerja di UMKM mencapai 98,7% merupakan angka yang sangat fantastis. Namun posisi UMKM masih saja dianaktirikan saat ada upaya untuk menyejahterakan masyarakat. 270 daerah yang akan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 semua cakadanya menyampaikan betapa pentingnya peran UMKM dalam perekonomian masyarakat. Namun orasi para cakada tentang UMKM dan Koperasi ternyata masih sebatas lipstik yang merah dibibir saja. Lipstiknya telah menipu masysrakat, bahkan cenderung mengelabuhi masyarakat dan lisptik itu hanya untuk mendapatkan simpati saat Pilkada.
Kepala Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Saydiman Marto, mengungkapkan pada Pilkada 2020, dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada, ada 290 cakada petahana yang maju di 236 daerah. Secara keseluruhan Pilkada 2020 diikuti oleh 714 pasangan calon (1/10/2020). Dengan banyaknya cakada petahana yang kembali mencalonkan diri menjadi cakada di pilkada serentak 2020, seharusnya keberadaan UMKM lebih baik. Belajar dari pengalaman selama 5 tahun saat menjabat kepala daerah, 290 cakada petahana harusnya belajar dari pengalaman dan tidak lagi mengkianati janji saat kampanye.
Goodwill Pemerintah
