EXTRAORDINARY mencuat sebagai istilah yang populer di telinga masyarakat, setelah Presiden Jokowi berulang menyampaikannya di depan para menteri, terkait dengan rendahnya daya serap anggaran di banyak kementerian. Daya serap anggaran yang rendah pada masa pandemi Covid-19 tidak berarti bahwa anggaran yang ada bersifat surplus mutlak. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa situasi pandemi berdampak secara teknis bagi timbulnya “kesulitan-kesulitaan” mengeksekusi aksi nyata di lapangan.
Masa transisi situasi pandemi menuju kenormalan baru melahirkan kecemasan sekaligus harapan. Berkaitan dengan dana atau anggaran, menghasilkan penguatan pemahaman baru yang bersifat paradoks. Paradoksal pendanaan tak terlalu dihiraukan tatkala politik anggaran lebih mengendalikan pada situasi “normal”. Kini semuanya lebih berorientasi pada fakta empirik dan pragmatis. Memang sejak dulu kala urusan dana itu seharusnya lebih riil dalam kalkulasi sumbernya dan kegunaannya.
Keolahragaan nasional sedang melakukan pembenahan secara extraordinary dalam banyak hal, terutama melalui revisi total Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional, yang sejak awal 2020 masuk Prolegnas DPR RI. Pada saat beberapa sektor sedang “bingung” dalam sisi penggunaan dana, bidang keolahragaan juga sedang “bingung”, tetapi untuk mencari formula sumber dana. Ada beberapa tuntutan proporsi APBD/APBN minimal 2%. Namun sebaiknya perlu juga digali langkah extraordinary sumber dana non- APBN/APBD.
Trauma
Dana olahraga dari masyarakat merupakan trauma buruk masa lampau. Kala itu masyarakat secara faktual hanyut dalam penggalangan dana seperti Undian Harapan, KSOB. TSSB, Porkas, dan SDSB sebagai “judi yang dilegalkan”. SDSB dengan permainan ikutannya berupa “buntutan” pun kemudian memberi dampak luas secara sosial.
Penggalangan dana olahraga di masa lampau menimbulkan distorsi partisipasi masyarakat yang diharapkan menyumbang olahraga. Penjualan kupon dengan iming-iming hadiah besar bernama Dana Masyarakat Untuk Olahraga (Damura) muncul kemudian. Damura jelas mengandung unsur daya tarik luar biasa (ighra’) untuk membeli kupon yang menyebabkan orang mengesampingkan keperluan utamanya karena semata-mata mengharapkan hadiah. MUI saat itu telah mengeluarkan fatwa khusus tentang Pedoman Penggalian Dana untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional (Komisi Fatwa MUI, 9 Januari 1999).
Dalam ketentuan hukum muamalat, penggunaan/pemanfaatan hasil suatu usaha hanya dibolehkan bagi pemilik modal, pengelola (amil) serta biaya operasional (mu’nah). Bertitik tolak dari tujuan tersebut, pemanfaatan uang hasil penjualan kupon bagi kepentingan dimaksud, yakni peningkatan kualitas olahraga nasional, harus memperoleh porsi paling besar. Sisi lemah formula Damura terutamaa menyangkut pengalokasian omzet yang tidak proporsional untuk kepentingan olahraga, yakni hanya sebesar 6,5%.
Prospek Dana
Tuntutan upaya menggalang dana halal untuk olahraga mengemuka karena pengalaman traumatis masa lampau. Haruskah olahraga selalu disandingkan dengan judi? Apakah negeri ini tidak memiliki dana baik dan berkah untuk memajukan hasil pembangunan olahraga? Membangun dalam pengertian development of sport, yakni membangun kejayaan prestasi dan daya saing cabor-cabor Olympic games, sekaligus development trought sport, yakni membangun kesehatan, kedamaian, dan kemakmuran masyarakat- bangsa melalui olahraga. Dalam upaya menghadirkan dana olahraga yang extraordinary, setidak-tidaknya ada tiga indikator yang mutlak untuk dipertimbangkan. Pertama, terkait dengan aspek kelayakan besaran dana. Kedua, cara penggalangan dana. Ketiga, penggunaan dana.
Kelayakan besaran dana termasuk sebagai indikator, karena dana yang tak layak dalam jumlah, bukanlah dana yang baik untuk membangun olahraga. Pengertian tak layak adalah dana yang terlalu kecil atau terlalu besar. Dana yang baik adalah dana yang besarnya sesuai dengan yang diperlukan untuk membangun olahraga.
Kecerahan dana olahraga ke depan, sebenarnya telah tampak terlihat ketika terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Sumber dana olahraga sudah secara terperinci dituangkan juga penggunaannya. Terdapat tiga ranah sumber dana olahraga, yaitu APBN/APBD, dana dari masyarakat, dan indsutri olahraga.
Pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan berprinsip kecukupan dan keberlanjutan; diperoleh dari kegiatan masyarakat, kerja sama yang menguntungkan, bantuan luar negeri, hasil usaha industri olahraga, sumber lain yang sah. Memiliki nilai berimbang, transparan, berkeadilan (wasatan).
Dana yang baik harus didapatkan melalui cara-cara yang baik pula. Penggalangan dana tersebut tidak semata-mata mengandalkan aspek legalitas pemerintah, melainkan juga harus memiliki legitimasi yang kuat. Penggalangan dana dikatakan memiliki legitimasi kuat, bila daya dukung dan partisipasi masyarakat terhadap cara yang ditempuh sangat kuat. Jadi, ada dua hal yang berperan di sini, yaitu daya dukung dan iklim partisipasi masyarakat. Iklim partisipasi akan terwujud bila masyarakat mendapatkan “kepuasan” yang jelas atas konstribusi yang dilakukan. Inilah yang disebut extra ordinary dana olahraga. (40)
—Prof DrAgus Kristiyanto MPd, Guru Besar FKOR/Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
