PELAPOR Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering disebut UN Special Rapporteur tentang hak-hak masyarakat adat (indigenous Peoples), José Francisco Cali Tzay, menyatakan serius prihatin atas dampak buruk pandemi virus Covid-19 terhadap masyarakat adat termasuk pada situasi pemberlakuan lockdown atau karantina wilayah, selain ancaman terhadap masalah kesehatan.
Dikutip dari website OHCHR (Komisi HAM PBB) 18 Mei 2020, Jose menyatakan menerima lebih banyak laporan setiap hari dari seluruh penjuru dunia tentang bagaimana masyarakat adat terdampak karena pandemi Covid-19, sangat mengkhawatirkan. "Dan saya memgamatinya ini bukan sekedar tentang masalah kesehatan."
Kondisi pandemi Covid-19 malah memperburuk marginalisasi masyarakat adat tersebut dan dalam situasi paling ekstrem, terjadi " pendekatan keamanan dengan cara kekerasan " terhadap wilayah masyarakat adat ". Masyarakat adat tidak diberi kebebasan untuk berekspresi dan berserikat, sementara kepentingan bisnis menghantam dan menghancurkan tanah, wilayah, dan sumber daya mereka.
Bahkan aksi kekerasan dilakukan untuk menghalangi pembela HAM atau perwakilan masyarakat adat.Beberapa diantara pembela HAM malah berakhir di balik sel dan dipidana. Di beberapa negara, konsultasi dengan masyarakat adat dan juga kegiatan seperti analisis dampak lingkungan ditunda secara tiba-tiba untuk memaksa berbagai megaproyek yang berkaitan dengan agribisnis, pertambangan, pembangunan bendungan dan pembangunan infrastruktur terus berlanjut.
Jaga Tanah Adat dan Tanah Petani Kecil
Beberapa Koalisi masyarakat sipil bidang keadilan sosial dan lingkungan termasuk Walhi dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatera dan lain-lain melaporkan bahwa PT. Artha Prigel yang adalah anak perusahaan PT. Bukit Barisan Indah Permai Group, dari Sawit Mas Group telah menggusur paksa petani di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan.
Bahkan penggusuran petani dan pengambilan tanah petani tersebut dibantu oleh preman bayaran, security perusahaan bahkan dugaan aparat kepolisian mengabaikan kejadian ini.
Menurut laporan, konflik tanah atau agraria tersebut menyebabkan 136 orang meninggal pada Maret 2020 lalu .Kemudian ada dugaan dua orang petani dibunuh oleh security keamanan perusahaan. Tindakan penggusuran dan "menggunakan pendekatan keamanan" yang diduga dilakukan perusahaan sangat memprihatinkan karena menimbulkan korban bagi petani.
Kasus kedua adalah nasib tanah ulayat dan lingkungan hidup yang aman dan sehat terancam bagi masyarakat petani dan masyarakat adat di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Masyarakat adat, petani dan berbagai koalisi masyarakat dengan unsur dari lembaga-lembaga agama, aktivis , tokoh masyarakat, maupun mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah NTT serta di sejumlah kota lain telah melakukan protes dan penolakan terhadap hadirnya pabrik tambang semen di daerah mereka.
Salah satu anggota masyarakat Lengko Lolok Isfridus Sota yang adalah penolak tambang menyebutkan bahwa wilayah yang akan menjadi tempat operasi perusahaan meliputi perkampungan masyarakat , tanah ulayat dan lahan-lahan pertanian yang telah bertahun-tahun adalah penghidupan mereka.Isfridus menyebutkan bahwa usaha tambang dan pabrik semen akan merusak fungsi lahan pertanian, menghilangkan sejarah , nilai-nilai budaya serta menyebabkan relokasi kampung.
Alih-alih mendengarkan keluh kesah dan penolakan masyarakat Manggarai Timur, perusahaan malah memberikan sejumlah uang sebagai pengganti tanah disaat kondisi masyarakat sedang susah .
Butuh Kepemimpinan Lokal
Kedua kasus di atas juga menunjukkan bahwa tata kelola agraria dan pertanahan semakin memburuk dengan adanya konflik, penggusuran, ancaman, kriminalisasi bahkan pembiaran.Sehingga menyebabkan pelanggaran atas sejumlah hak masyarakat adat dan petani kecil yaitu hak atas lahan, hak atas kesehatan, hak hidup, hak atas pangan, hak atas pemulihan dan hak tempat tinggal yang aman dan sehat.
Dari beberapa kasus antara tanah petani dan tanah ulayat di satu sisi , berlawanan dengan perusahaan di situasi Pandemi ini, menunjukkan dibutuhkan local leadership (kepemimpinan lokal) yang secara langsung dapat menjadi champion (jawara) untuk lebih berpihak kepada masyarakat adat dan petani kecil. Kepala Desa, Bupati, Gubernur adalah local leaders , seharusnya mereka bersuara dan membela disisi yang paling dilemahkan.
Lebih penting , pemerintah daerah lewat bupati, gubernur perlu mengakui hak-hak kepemilikan komunitas lokal dan masyarakat adat serta menciptakan mekanisme bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan. Pemerintah pusat dan daerah harus tegas melindungi hak masyarakat adat dan petani atas tanah mereka sesegera mungkin.
Situasi pandemi ini menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa kita harus berubah, menghargai nilai-nilai suatu masyarakat dibandingkan untuk kepentingan sesaat , serta perlu kepemimpinan lokal yang sensitif untuk menguatkan dan membela masyarakat lokalnya .
*) Penulis adalah Direktur Eksekutif RIGHTS Asia dan Amcolabora Institute , ahli social environmental justice
