AKHIRNYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona (Covid-19). Bukan lockdown. Hanya pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi itu tak akan berhasil jika tidak disertai ketegasan, kedisiplinan, dan dilakukan secara efektif.
Mengapa harus disiplin? Sebab masyarakat kita memang cenderung tidak disiplin. Diminta melakukan penjarakan sosial ya tetap membentuk kerumunan. Diminta melakukan penjarakan fisik, ya tetap bercakap-cakap dalam jarak sangat intim. Beberapa kasus kematian akibat Covid-19 terjadi karena yang bersangkutan tidak disiplin melakukan penjarakan sosial maupun fisik. Disiplin, dengan demikian, memang menjadi salah satu kata kunci dalam upaya pencegahan dan penyelamatan.
Mengapa perlu ketegasan? Sebab kita masih permisif atau memberi permakluman pada pelanggaran- pelanggaran. Diminta tak berkerumun, malah melakukan aktivitas bersama. Diminta tak mudik, malah berbondong-bondong melakukan ritual tahunan tanpa peduli bahwa mereka bisa menularkan atau tertular Covid-19. Karena itulah, kepada para pelanggar, aparat harus berani memberikan sanksi. Hanya, jangan sampai aparat berlaku represif. Tetap harus terukur dan tak melanggar hak asasi manusia.
Tentu diperlukan payung hukum agar kebijakan ini tak dipahami secara berbeda-beda di berbagai daerah. Sebab, kita tahu, beberapa daerah (antara lain Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, Makassar, Ciamis, dan Provinsi Papua) telah melakukan karantina wilayah tanpa komando Pusat. Payung hukum itu juga bisa digunakan oleh Presiden Jokowi untuk mengingatkan kepala-kepala daerah yang telah melakukan semacam ketakpatuhan kepada Pusat dalam menanggulangi serangan Covid-19.
Kemarin, payung hukum itu telah ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden (Kepres) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Presiden menyatakan, dengan PP ini, para kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Jelas, Presiden berharap daerah tak patuh pada aturan untuk mencegah kemeluasan wabah. Cara ini jika ditempuh dengan penuh tanggung jawab, diharapkan akan bernilai guna.
Payung hukum hanyalah langkah awal. Penyelamatan manusia saat menghadapi wabah juga menjadi prioritas. Karena itulah pencegahan dan pengobatan terhadap serangan Covid-19 juga menjadi tindakan yang harus didukung. Setelah itu, pemerintah harus memikirkan bagaimana memberikan semacam bantuan kepada masyarakat lapisan bawah. Juga mendukung dunia usaha agar tak mati, menyediakan kebutuhan pokok, dan melakukan terobosan-terobosan kreatif agar kehidupan di tengah wabah tetap berjalan.
