BANDUNG, suaramerdeka.com - Larangan KPI terhadap kandidat kepala daerah tampil di televisi dianggap rancu dan tak jelas. Lebih baik, aturan tersebut dicabut karena menghambat pula profesi seniman. Seharusnya, turan tersebut dirumuskan terlebih dahulu dengan para stakeholder yang lainnya dengan seksama.
Menurut seniman Bandung, Acil Bimbo, aturan KPI mengenai larangan peserta Pilkada tampil di televisi terkesan berlebihan. Terlebih, KPI menerapkan aturan tersebut hanya berlandaskan pada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penayangan iklan kampanye peserta pilkada.
"Bagi saya itu tidak bagus, tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dulu dengan lainnya, bagaimana aturan yang harus diterapkan," jelas Acil dalam keterangan yang diterima Selasa (29/5).
Baginya, aturan KPI tersebut merugikan terutama peserta pilkada yang memiliki latar belakang seorang aktor. Seperti halnya Deddy Mizwar yang ikut berkompetisi di Pilgub Jabar.
Diingatkan, profesi seorang seniman tidak bisa diatur dengan sewenang wenang. Kalau pun mau diatur, harus dibuat aturannya terlebih dahulu dan dibahas dengan para stakeholder yang lainnya. Sehingga aturannya jelas dan detil.
"KPI tak boleh menghalang-halangi profesi, tak bisa begitu, walau pun sedang menjalankan Pilkada. Ini bisa tabrakan antara profesi dengan aturan, sebuah profesi itu gak bisa dihalang-halangi," katanya seraya meminta KPI untuk mencabut dan merevisi aturan larangan tersebut.
Pendapat senada dikatakan Ketua 2 Komunitas Pengamen Jalanan (KPJ) Jawa Barat, Ulli. Dia meminta KPI dapat bersikap lebih bijak.
"Kan ada anggota dewan yang main film tiap sahur, seperti Eko Patrio kan figurnya sama, kenapa gak dilarang main di televisi. Jangan hanya yang maju di gubernur saja, kan banyak anggota dewan juga yang main di televisi," katanya.
