JAKARTA, suaramerdeka.com - Cara berpolitik dengan menggunakan isu-isu primordial menjadi salah satu penyebab utama keretakan kohesi sosial. Pasalnya, kerenggangan hubungan sosial masyarakat tersebut sangat mungkin terjadi di negara yang majemuk, seperti Indonesia.
"Keretakan kohesi sosial sangat rawan di negara plural. Jika isu sentimen primordialistik seperti SARA dijadikan jurus politik, maka sangat berbahaya sekali," ujar Peneliti CSIS, J Kristiadi, dalam dialog Kohesi Sosial yang Mulai Retak di Masyarakat, di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta.
Menurutnya, cara berpolitik yang baik adalah dengan menggunakan isu-isu rasional. Dimana dalam menarik hati masyarakat melalui isu yang akan dijadikan kebijakan.
"Misalkan, partai harus menjelaskan memiliki ketertarikan pada hal pendidikan, pertanian, kelautan, atau pertahanan. Itu yang harus dijelaskan. Sehingga masyarakat diajari untuk memilih berdasarkan rasionalitas," katanya.
Akan tetapi, jika yang dikedepankan adalah isu identitas primordial yang bersifat kodrat dan keyakinan, hal itu akan menimbulkan perpecahan. "Justru akan mengaduk-aduk emosi, dan itu berbahaya. Sudah banyak negara hancur karena kompetisi rasional menjadi irasional, yang puncaknya menyebarkan kebencian," imbuhnya.
Meski demikian, dirinya percaya bahwa keretakan kohesi sosial yang akhir-akhir ini terjadk dapat segera diperbaiki. Menurutnya, Indonesia memiliki kehebatan dalam hal merecovery konflik identitas, meski sifatnya sudah sangat masif.
"Mudah-mudahan Pilkada dan Pemilu mendatang, betul-betul agar tokoh masyarakay dan aparat hukum lebih tegas dalam ambil tindakan kepada pihak yang menggunakan sentimen primordial untuk sebarkan kebencian," harapnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai NasDem, Saur Hutabarat mengatakan, salah satu penyebab terjadinya keretalan kohesi sosial di masyarakat karena belum dewasa dalam berdemokrasi.
"Kita masih menghadapi kebutaan demokrasi. Nilai-nilai untuk menghargai perbedaan masih belum tertanam," imbuhnya.
Menurutnya, pendidikan berpolitik jiga harus terus dilakukan, khususnya oleh partai-partai politik itu sendiri.
"Politik tanpa mahar itu juga bagian dari pendidikan," tegasnya.
