BANDUNG, suaramerdeka.com - Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Jabar disebut tak mengalami kendala berarti. Hanya saja, Pemprov setempat meminta kewenangan lebih besar dalam pelaksanaannya terutama dalam pengaturan warga sasaran penerima vaksin.
Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK), permintaan itu merujuk pada pengalaman kegiatan tersebut pada pekan lalu. "Yang datang tidak sampai 100 persen, tak semua datang (penerima vaksinnya)," katanya secara daring usai Rakor Penanganan Covi-19 di Makodam Siliwangi Bandung, Senin (18/1).
Baca Juga: Sistem Satu Data Diharapkan Dorong Transparansi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
Dengan kondisi tersebut, dia menilainya sebagai persoalan di manajemen data. Pemanggilan via pesan pendek terutama bagi para tenaga kesehatan harus lebih disempurnakan lagi terutama dalam hal sinkronisasi. Daerah, katanya, harus dilibatkan.
"Tak semua datang ini kan berarti perlu sinkronisasi. Karenanya, daerah perlu diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa yang divaksin atau tidak, akan memudahkan pelacakan," katanya.
Baca Juga: Pemkab Sleman Belum Siapkan Aturan Khusus bagi Penolak Vaksin, Upayakan Persuasif
