JAKARTA, suaramerdeka.com - Seluruh kementerian/lembaga didorong untuk segera mengambil kebijakan strategis yang dapat melindungi seluruh pegawai. Yakni dengan meningkatkan upaya preventif dan kuratif, guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 yang berasal dari area perkantoran.
"Kami mendorong pemerintah untuk memperketat protokol kesehatan di area perkantoran. Terutama di instansi pemerintah, sekaligus mengadakan tes Covid-19 secara berkala selama masa pandemi," kata Ketua DPR RI Puan Maharani," Kamis (17/9).
Hal itu disampaikannya guna menekan angka penyebaran Covid-19 di area perkantoran. Dikatakan, tingginya kasus Covid-19 di klaster perkantoran sangat memprihatinkan. Karenanya, kantor-kantor pemerintahan harus memberi contoh disiplin mematuhi protokol kesehatan.
"Berdasar laporan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tentang sumber penularan Covid-19 adalah tempat kerja atau klaster perkantoran. Selain itu, merujuk pada data Pemprov DKI Jakarta mengenai klaster perkantoran Covid-19 yang ditampilkan pada Kamis, jumlah kasus Covid-19 tertinggi terjadi di Kementerian Kesehatan (139 kasus)," ujarnya.
Selanjutnya adalah Kementerian Perhubungan (90 kasus), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jakarta (73 kasus) dan Kementerian Keuangan (42 kasus).
"Karena itu, seluruh kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah diminta untuk mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing kantor. Kemudian, kementerian/lembaga juga harus memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis pada perlindungan seluruh pegawai," tandasnya.
Contoh Buruk
Sebab, jangan sampai kantor-kantor pemerintahan menjadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan. Hal itu mengingat berdasarkan data Pemprov DKI, kasus Covid-19 telah menyebar ke 30 kantor kementerian dan badan yang berada di Jakarta.
"Kami mengimbau kepada masyarakat - khususnya pegawai kantor - agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik di lingkungan kantor maupun area publik serta menjadikan lonjakan kasus harian sebagai pengingat bahwa virus Covid-19 bisa menular ke siapa saja," tegasnya.
Dia juga mengingatkan, protokol kesehatan menjadi wajib untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Puan lalu mencontohkan kebijakan yang diterapkan di DPR saat ini.
"Yakni dibatasinya peserta rapat hanya 20 persen yang hadir secara fisik, yang terdiri dari ketua atau unsur pimpinan komisi/badan dan perwakilan masing-masing fraksi. Anggota lainnya dapat mengikuti rapat secara virtual, demi mencegah penularan Covid-19. Pemeriksaan suhu tubuh dan jaga jarak di ruang rapat juga diterapkan," tuturnya.
Adapun jalannya rapat dapat diakses media massa dan masyarakat, melalui siaran langsung di laman resmi DPR RI. Sehingga, lembaga yang dipimpinnya tetap produktif dan disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.
