JAKARTA, suaramerdeka.com - Pancasila selama ini dinilai hanya semacam narasi yang miskin implementasi. Hal ini menjadi sangat berbahaya, karena Indonesia mengalami kehampaan ideologi.
"Pancasila tidak pernah salah dan sangat luar biasa. Namun, pelaksanaannya yang kurang maksimal," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MPR RI Nabil Harun di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (13/7).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar dengan Tema Pancasila Masuk Kurikulum. Menurutnya, kondisi ini membuat pendidikan Pancasila di sekolah harus dipertahankan.
"Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, agar Pancasila tidak hilang. Masuknya Pancasila dalam kurikulum pendidikan, juga sangat perlu. Tak hanya di jenjang dasar, menengah dan perguruan tinggi, namun juga di lingkungan BUMN, TNI - Polri dan aparat sipil negara," ujarnya.
Hal itu sekaligus untuk mencegah berkembangnya ideologi ekstrim. Karenanya, dia juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas screening yang diterapkan.
"Menjadi Pancasilais harus nasionalis dan sekaligus religius. Karena nasionalis saja akan menjadi sekuler dan bila hanya relijius, maka akan menjadi radikal," tandasnya.
Dia mengatakan, Nahdlatul Ulama dalam muktamar di Krapyak pada 1984 lalu sudah menegaskan bahwa Pancasila senafas dengan Piagam Madinah. Sehingga, tidak ada pikiran untuk meformalkan Islam dalam sistem negara.
Padahal, pada saat yang bersamaan, banyak negara yang justru ingin mengadopsi Pancasila. "Ramainya para 'mualaf' Pancasila menjadi hal yang saya syukuri. Karena ternyata banyak yang bertekad untuk mengawal Pancasila," tegasnya.
Tidak Baik
Sedangkan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI Saifullah Tamliha mengatakan, pasca reformasi, para pemegang kepentingan dan kekuasaan saat itu menganggap semua produk Orde Baru tidak baik. Sehingga, pelajaran dan kurikulum Pancasila nyaris tidak ada di sekolah-sekolah, baik negeri, swasta maupun pesantren.
"Atas kekosongan itu, baru kita sekarang merasa, bahwa ada roh ideologi sepertinya yang hilang selama reformasi berlangsung. Sementara, negara-begara asing dan paling menaruh minat yang besar untuk mengetahui Pancasila justru di negara-negara bekas jajahan Uni Soviet, terutama di Eropa Timur," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengutip pernyataan mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi. Dimana zaman reformasi adalah seperti sawah yang banyak rumputnya. Namun saat rumput ditarik, - disengaja atau tidak - padinya pun dicabut.
"Dalam Roh kehidupan berbangsa-negara, semestinya ideologi mesti dimiliki oleh setiap kader bangsa. Tapi yang menjadi masalah adalah karena padinya ikut dicabut," sesalnya.
Oleh karenanya, dia sangat setuju bila siswa diberikan pendidikan ideologi bangsa sejak dini. Sebab, kehampaan ideologi perlu diisi.
"Diisinya semestinya sejak orang itu masih kecil. Karena yang tua-tua - apalagi yang sudah bukan usia produktif - diisi ideologi, maka masuknya lebih susah," imbuhnya.
Dikatakan, pendidikan Pancasila perlu diberikan sejak TK sampai perguruan tinggi. "Hal itu sekaligus merupakan koreksi total di era reformasi," tukasnya.
