JAKARTA, suaramerdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (DPP Bakomubin) ikut menyoroti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR pada Sidang Paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Kini, RUU tersebut masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020-2024.
Ketua Umum DPP Bakomubin, KH. Tatang M. Natsir Fathudin mengatakan, pihaknya perlu mengambil sikap terkait dengan manuver anggota DPR yang memasukkan RUU HIP dalam Prolegnas. Apalagi, saat ini seluruh komponen bangsa sedang fokus menghadapi wabah Covid-19, yang hingga sekarang belum dapat teratasi secara tuntas.
"Dengan ini, kami DPP Bakomubin menyatakan sikap menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)," ujar Tatang M. Natsir melalui keterangannya yang ditandatangani bersama Sekjen Bakomubin, KH. Anwar S. Adiwidjaya, Jumat (22/5).
RUU HIP memang sedang menjadi sorotan. Banyak yang mengkritik RUU itu karena tak mengaitkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai rujukan. Dikhawatirkan, bayang-bayang riwayat PKI di masa silam terungkit kembali ketika TAP MPRS tentang larangan komunisme tidak disertakan.
Tatang M. Natsir mengatakan, alasan menolak RUU itu, pertama pada tanggal 1 Oktober 1965, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena kegagalan pemberontakan G30S/PKI. Kedua, Panca Sila (Lima Dasar) Negara, disebutkan bahwa ciri pokoknya adalah Tri Sila (Tiga Dasar) dan di kristalisasi menjadi Eka Sila (Satu Dasar) atau Gotong Royong.
"Hal ini sangat bertentangan dengan dengan Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang materinya memuat Panca Sila, bukan Tri Sila, atau Eka Sila," kata dia.
Waspada
Ketiga, Haluan Ideologi Pancasila dijadikan Pedoman Penyelenggara Negara untuk kebijakan Pembangunan Nasional, sedangkan MPR-RI sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat telah menyepakati adanya empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Artinya, kalau hanya berdasarkan Haluan Ideologi Pancasila, maka bisa memicu perpecahan di dalam negeri," tegasnya.
Pihaknya juga menolak keras upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan ganti rugi, terhadap pemberontak, penghianat, dan pelaku kudeta Peristiwa Madiun 1948, dan Peristiwa G 30 S/PKI/1965. Dalam hal ini, kata dia, PKI telah dinyatakan sebagai Organisasi atau Partai Politik Terlarang, berdasarkan TAP/MPRS/XXV/1966, dan UU NO. 27 Tahun 1999, tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
"Kami menyerukan dan mengajak seluruh komponen bangsa agar tetap waspada terhadap bahaya laten komunis dengan wajah Komunis Gaya Baru (KGB). Kami juga mengingatkan penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, agar jangan membuat kebijakan yang mengikutsertakan dan memasukkan ideologi Komunisme, Marxisme, dan Leninisme, karena bertentangan dengan Panca Sila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.
