JAKARTA, suaramerdeka.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu memberikan perlindungan sosial kepada pekerja migran lewat skema penyaluran bantuan.
Diberlakukannya lockdown atau karantina wilayah dan pembatasan untuk beraktivitas di luar rumah pada jam-jam tertentu di beberapa negara berimbas pada sektor-sektor yang mempekerjakan pekerja migran, termasuk dari Indonesia. Hal ini membuat tidak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaannya.
Pingkan menambahkan, sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin keselamatan para pekerja migran. Para pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya dikhawatirkan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak akan mampu mengirimkan penghasilannya kepada keluarga di Tanah Air. Selain permasalahan finansial, pemerintah juga perlu memastikan status kesehatan mereka.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memasukkan para pekerja migran ini ke dalam program perlindungan sosial, misalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan dalam bentuk bahan-bahan pangan yang bisa diakses lewat transaksi elektronik, mirip dengan BPNT yang sudah bertransformasi menjadi Program Sembako, yang bisa diakses di kantor-kantor kedutaan besar Republik Indonesia di negara masing-masing atau di kantor konsulat jendral yang terdekat dengan mereka,” tambah Pingkan.
Hal serupa juga bisa dilakukan untuk memeriksakan status kesehatan mereka. Tidak hanya untuk itu, pemeriksaan kesehatan juga dapat dilakukan untuk verifikasi data pekerja migran yang ada di negara tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan data jumlah pekerja migran yang terus terbaharui dan pemetaan untuk mengetahui wilayah persebaran mereka.
Terkait dengan pekerja migran yang sudah kembali ke Tanah Air, pemerintah juga perlu mengintegrasikan mereka ke dalam skema bantuan yang saat ini tengah diupayakan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi sebagai dampak dari penyebaran Covid-19. Pekerja migran yang baru kembali ke Tanah Air termasuk ke dalam golongan yang rentan, baik secara kesehatan maupun keuangan.
"Mereka perlu mendapatkan penanganan secara kesehatan untuk memastikan status kesehatannya dan juga secara finansial supaya mereka tetap bisa berdaya secara ekonomi," kata Pingkan.
