JAKARTA, suaramerdeka.com - Presiden Jokowi terus memantau langkah-langkah semua kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka pengendalian virus korona atau Covid-19. Semua itu demi untuk mencegah penyebaran virus dan upaya penanggulangannya lebih efektif.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Sabtu (21/3) menyatakan, kebijakan dan langkah Presiden sangat jelas dan terukur, serta dapat dijalankan oleh KL, termasuk KLHK.
Rapat terbatas kabinet dilakukan Presiden setiap hari dalam memantau. Juga rapat tingkat Menko dilakukan, seperti yang dilakukan pada Rakor Kemenko Maritim dan Investasi Jumat sore setelah Rapat terbatas atau Ratas Kabinet pagi hari dipimpin Presiden.
"Sangat jelas arahan Bapak Presiden dan dilaksanakan oleh KLHK,” ujar Menteri Siti, sambil menambahkan bahwa pihaknya juga secara ketat memonitor jajaran di bawahnya.
Dalam keterangan tertulis Sabtu (21/3), Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan tentang pengendalian Covid 19 pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sebagai berikut; pertama, bekerja di rumah atau work from home (WFH) dijalankan, dan pelayanan publik berjalan normal, karena ada piket kantor.
Dalam kaitan ini diwajibkan ada laporan jurnal harian personel selama WFH yang diserahkan mingguan kepada Sekjen melalui sekretaris komponen eselon 1 masing-masing.
Menteri Siti mengatakan, demikian pula penyemprotan ruangan dengan desinfektan dilakukan di kantor-kantor dan sudah sebagian selesai.
“Sekjen membentuk posko informasi online utk menerima laporan perkembangan staf yang sakit atau alami gejala seperti bersin, batuk, pilek, demam dan sesak napas. Laporan disiapkan harian oleh posko secara berantai melalui sekretaris komponen eselon I melalui kepegawaian/bagian umum,” papar Menteri Siti.
Dalam hal adanya personel yang hasil testnya positif covid, atau sebagai OPD kata Menteri Siti, dibimbing untuk self isolation dan dipantau secara ketat mengikuti arahan Satgasnas atau rumah sakit (RS).
“Selain itu Sekjen menyiapkan terbatas hand sanitizer dan masker bagi staf yang memerlukan atau masyarakat, secara terbatas,” ujar Menteri Siti.
Meski situasi mengharuskan ada pembatasan kerja di rumah, tetapi menurut Menteri Siti Nurbaya, kegiatan kementerian LHK disesuaikan dan direncanakan serta dilaksanakan.
Dijelaskan, kegiatan crowd HPSN agenda PSLB3 tgl 15 Maret di Borobudur, 22 Maret di Mandalika dan 25 Maret di Likupang, ditunda dan akan dilaksanakan setelah krisis Covid ini selesai.
Selanjutnya dilakukan pelatihan pendidikan masyarakat yang ada di sesuaikan dengan sistem online jarak jauh. BP2SDM KLHK menyiapkan rencana paket dua unit pelatihan sistem jarak jauh sebagai substitusi pelatihan masyarakat dengan sekolah lapang. Ini ditujukan bagi kelompok tani hutan sosial.
“Sistem pelatihan masyarakat jarak jauh antar kelompok masyarakat tani dilakukan dengan referensi kelompok tani yang sudah maju membimbing kelompok tani lainnya. Untuk pelatihan disediakan honor untuk masyarakat sesuai standard seperti uang saku dan lain lain menurut standard APBN. Menteri memerintahkan untuk dikerjakan paket seperti ini dan dilakukan dalam satu-dua minggu ke depan, meski masih terbatas,” ujar Menteri Siti.
Menteri Siti Nurbaya juga menugaskan Dirjen PSKL untuk sedapat mungkin paket-paket bantuan yang mendorong ekonomi masyarakat seperti di Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) agar direalisasikan dan dilaksanakan terbatas (tidak crowded tapi well recorded.
“Yang penting bisa terus mengenerate aktivitas masyarakat dan orang pendampingnya di lapangan, karena aktivitas tidak boleh ada yang terhenti karena korona,” katanya
Dalam kaitan hasil kelompok tani hutan seperti madu, mpon-mpon/bahan jamu, minyak kayu putih dan lain lain perlu segera dibeli dan dikumpulkan oleh KLHK melalui dirjen PSKL dan disiapkan ruangan di Kantor Pusat Gedung Manggala dan untuk distribusi kepada paramedis untuk wellnes paramedis dan untuk masyarakat. Bersamaan dengan kesediaan masker dan hand sanitizer yang terbatas disediakan bila masyarakat atau pegawai memerlukan.
Untuk menenangkan pekerja dunia usaha, Menteri Siti mengungkapkan, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL) sudah mengeluarkan Surat Edaran atau SE kepada pemegang izin untuk tidak ada PHK dan memantau perkembangan dunia usaha kehutanan.
“Ditjen PHPL menyiapkan surat MenLHK kepada Menkeu untuk segera meminta relaksasi kewajiban PNBP terkait industri kayu lapis yang mengalami penyendatan ekspor,” kata Menteri Siti.
