DITUNJUK menjadi Lurah Gisikdrono sejak 10 Desember 2019 membuat Sunardi harus belajar lebih giat lagi soal kepemerintahan. Pasalnya, menjadi lurah tentu akan memiliki tugas yang jauh berbeda dibanding saat bekerja di instansi sebelumnya. Namun dia optimistis bisa menjalankan tugasnya dengan baik berbekal pengalaman yang dia miliki.
“Tentu saja sangat berbeda saat menjadi staf dibanding dengan sekarang. Dulu saya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan atasan kepada saya. Tugas yang dilakukan juga sangat terbatas tidak kompleks,” tutur lulusan sarjana ekonomi itu.
Adapun tugas seorang lurah menurut suami Budi Astuti itu jauh lebih kompleks, dan jauh lebih rumit. Karena, selain mengelola staf dia juga harus juga harus mengelola masyarakat yang sedemikian banyak dengan berbagai karakter dan permasalahan yang menimpanya. “Sebagai lurah kami harus melayani masyarakat apapun permasalahannya. Kami harus bisa menyelesaikan segalanya, sehingga, dari segi pekerjaan, waktu, dan tenaga lebih berat di kelurahan,” sambungnya.
Sebelumnya, Lurah kelahiran Kudus, 30 Mei 1975 itu pernah menjadi Kasi Komunikasi, Operasi, dan Penyelamatan Pemadam Kebakaran (Damkar) selama setahun. Dia juga pernah menjajaki karir sebagai Sekretaris Panitia Pengawas (Panwas) saat Pileg dan Pilpres. “Semua itu yang sudah membentuk saya dan menjadi pembelajaran yang berharga saat ditunjuk menjadi lurah,” ungkap dia.
Saat bekerja sebagai staf Trantib dia banyak belajar soal administrasi, pendataan, manajemen sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam seperti pengembangan pegawai dan sebagainya. Sedangkan saat di Damkar dia belajar soal kedisiplinan dan ketangguhan dalam mengahadapi masalah. Setiap hari apel pagi, datang tepat waktu,“Kebiasaan itu minimal menambah kedisiplinan saya,” katanya.
Sunardi bercerita, saat pertama kali ditunjuk menjadi Lurah Gisikdrono dalam hatinya ada rasa penasaran dan antusiasme yang cukup tinggi. Seketika itu juga, Sunardi langsung mengorek informasi segala sesuatu yang berkaitan dengan Kelurahan Gisikdrono.
Dalam pencariannya, dia mengetahui bahwa Kelurahan Gisikdrono yang bakal dia pimpin merupakan kelurahan yang bisa dibilang cukup maju. Kelurahan yang terletak di Kecamatan Semarang Barat itu sering menjadi rujukan studi banding kelurahan lain. Hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri baginya.
“Sebelumnya, Kelurahan Gisikdrono didatangi pemerintah kelurahan dari Aceh, Sumatera Selatan. Ke depan, ada tiga kabupaten yang berencana datang ke sini (kelurahan) untuk kaji tiru (studi banding),” ujar dia.
Warga Kelurahan Gisikdrono juga dikenal cukup aktif, mandiri, kompak dan peduli terhadap wilayahnya. Walaupun bakal menghadapi seabrek kegiatan dengan intensitas yang cukup tinggi Sunardi optimistis dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Gali Potensi
Sunardi menjelaskan, wilayah kelurahan Gisikdrono terbagi dalam 13 RW yang mana masing-masing memiliki unggulan. Ada Kampung Kerukunan di RW 1 dan 2, Rumah Pintar (RW 3), Bank Sampah (RW 4), Sosiodrama, kantin kejujuran dan Pola Asuh Anak dan Remaja (RW 5), Jaminan Kesehatan Warga (JKW) di RW 6, Kelompok Wanita Tani (KWT) di RW 7, dan Rumah Difabel (RW8).
“Kemudian ada Balai Ramah Anak (RW 9), Bank Sampah di RW 10 dan 11, dan Posyandu Terpadu. Terakhir ada Kampung tematik Seni dan Budaya yang sering dikunjungi banyak orang,” papar mantan staf Trantib Kecamatan pada 2002-2004 itu.
Meski telah dianggap maju, dia menilai masih banyak potensi yang bisa digali dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga. Baik dari segi SDA maupun SDM yang ada bisa dikembangkan lagi.
Lurah yang hobi bulutangkis itu intens menjalin komunikasi dengan semua elemen. Tahun ini dirinya berencana membuat Klinik Hukum Nonlitigasi. Fungsinya membantu di dalam menyelesaikan masalah keluarga antara orang tua dan anak, tetangga dengan tetangga agar tidak sampai ke meja hijau, misalnya kasus perebutan hak asuh anak dan lain-lain.
Di pemerintahannya yang baru berjalan tiga bulan itu dia ingin bisa meningkatkan pelayanan administrasi, meningkatkan kerukunan antrawarga dan berusaha agar bisa menghadiri setiap kegiatan warga.
“Sekarang ada kerja bakti manunggal yakni kerja bakti antar RW, setiap RW diharuskan mengirimkan minimal lima warga untuk ikut kerja bakti sekaligus menyelesaikan surat menyurat, KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Tahun ini ada beberapa kampung tematik yang mendapatkan bantuan dari Pemkot,” katanya.
