UNTUK mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 agar segera tercapai kekebalan kelompok, pemerintah izinkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong (GR) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/2021. Pendanaan vaksinasi GR ini ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha yang melaksanakan vaksinasi kepada karyawan/karyawati dan keluarga.
Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim 6.664 perusahaan telah mendaftar dalam program vaksinasi GR melalui Kamar Dagang dan Industri dengan kebutuhan vaksin sekitar 7,5 juta. Dalam program ini perusahaan akan memberi vaksin untuk karyawan dan keluarga secara gratis. Namun jenis vaksin GR berbeda dari jenis vaksin program pemerintah yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavak dan Pfizer. Bio Farma dan Kimia Farma menyiapkan jenis vaksin Moderna dan Sinopharm untuk progam vaksinasi GR.
Biaya vaksin gotong royong ini nantinya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha yang melaksanakan vaksinasi dan diberikan kepada karyawan/karyawati dan keluarga secara gratis. Pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut salah satunya mengatur tentang batas atas harga vaksin dan harga pelayanan vaksinasi program vaksinasi GR ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
Namun Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan vaksinasi gotong royong akan menciptakan ketidakadilan. Sebab, vaksinasi tersebut diberikan kepada karyawan dan keluarganya.
Padahal, pelaksanaan vaksinasi harus berdasarkan kelompok prioritas yang telah ditetapkan. Kelompok prioritas itu di antaranya tenaga kesehatan (nakes), kelompok lansia dan tenaga pendidik, serta lainnya. "Jadi menyela antrean yang ditetapkan secara nasional, sehingga akan menciptakan ketidakadilan," kata Pandu.
Jika perusahaan benar-benar berniat membantu Pemerintah dalam program vaksinasi, lanjt Pandu, sebaiknya membantu menambah stok vaksin yang dimiliki pemerintah. "Bantu menambah stok vaksin, dari situ pasti semua karyawan swasta juga dapat giliran vaksinasi, semua rakyat Indonesia jangan takut, kalau enggak ada vaksin mandiri ini, mereka akan tervaksinasi," katanya.