SEMARANG, suaramerdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jateng DIY memfasilitasi UMKM dan memudahkan dukungan akses ke bank melawan rentenir. Kepala OJK Regional 3 Aman Santosa mengungkapkan, segmen UMKM dapat masuk dan memperoleh pinjaman lembaga jasa keuangan formal, atau program yang telah digagas OJK yaitu kredit atau pembiayaan melawan rentenir.
"OJK dengan Pemda dan lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberi dukungan penuh pemberian akses UMKM sehingga tidak terjebak oleh lintah darat," ujar Aman, belum lama ini.
Meski demikian, dalam program kredit atau pembiayaan melawan rentenir, pinjaman yang diberikan harus bertujuan untuk modal kerja dan investasi. Menurut Aman, angka menunjukkan usaha mikro kecil ini mencapai 4,13 juta di Jateng. Dijelaskan, UMKM menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Ini berpotensi didorong menjadi tulang punggung lebih besar untuk menjadi usaha menengah.
Lebih lanjut disampaikan, masih banyak ditemui pelaku usaha kecil yang belum dapat mengakses keuangan formal seperti bank. Ini sejalan penelitian Guru Besar Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Diponegoro, Prof FX Sugiyanto yang menyebutkan terdapat 45 persen UMKM di Jateng yang belum pernah mendapat pinjaman usaha dari bank, dan UMKM yang belum memiliki akses permodalan dari perbankan tersebut sebanyak 5,71 persen mengambil pinjaman dari rentenir.
Baca juga: OJK dan Pemprov Jateng Sinergi Pulihkan Ekonomi di Jateng
Program ''UMKM Bangkit!'' ini akan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas melalui berbagai bentuk kegiatan. Tidak hanya dukungan akses pembiayaan tapi juga peningkatan kapasitas pemasaran secara digital serta kualitas produksi dan manajemen. "Kami berikan juga program asistensi perizinan serta pengembangan platform digital yang mengintegrasikan seluruh informasi dan potensi pengembangan UMKM," imbuh Aman.
Menurutnya, usaha super mikro, mikro dan kecil yang belum bankable perlu diberdayakan dengan Banpres Produktif, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan CSR Swasta. Bila UMKM tersebut telah berkembang, maka bisa dilanjutkan dengan skema KUR Super Mikro dan KUR Reguler, dan selanjutnya baru kredit komersial.
Hingga saat ini tercatat, penyaluran KUR di Jawa Tengah masih menjadi yang terbesar se-Indonesia, yaitu mencapai 17,56 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp 99,62 triliun. Di samping itu, pertumbuhannya juga sangat menggembirakan yaitu mencapai 448,3 persen dari tahun sebelumnya.
