BANDUNG, suaramerdeka.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jabar menjelaskan bahwa masker produksi UMKM tak dilibatkan dalam pemenuhan alat pelindung diri yang dibagikan bersama program bansos yang mulai dibagikan ke warga penerima sejak akhir pekan lalu.
Menurut Jubir Gugus Tugas, Berli Hamdani, langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal di antaranya kesegaraan, faktor kuantitas, dan persoalan perizinan.
"Masker tersebut diproduksi produsen industri mengingat diperlukan dalam tempo cepat, serta kebutuhannya sangat banyak, serta harus punya izin edar," katanya dalam siaran daring di Gedung Sate Bandung, Selasa (14/7).
Pihaknya pun harus memenuhi ketentuan lainnya yakni jenis spesifikasi masker yang harus diberikan terutama dari sisi teknis yang untuk sementara hanya bisa dipenuhi dari produk keluaran industri.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa masker UMKM di Jabar tetap dilibatkan dalam program penanganan Covid-19. Di antaranya untuk mendukung pemakaian massa masker selama masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).
"Untuk UMKM kita sudah alokasikan untuk memproduksi 10 juta masker. Program yang melibatkan mereka akan dilaunching secara tersendiri untuk digunakan secara massif di masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, melalui dinas koperasi dan usaha kecil, Pemprov Jabar memberikan tugas kepada UMKM untuk memproduksi masker sebanyak 10 juta buah. Langkah itu sekaligus diharapkan mampu membantu UMKM untuk bangkit di tengah wabah yang menghantam semua sektor kehidupan.
Untuk keperluan tersebut, pembeliannya dilalukan melalui dana APBD melalui mekanisme belanja tak langsung. Masker-masker tersebut diproyeksikan didistribusikan kepada ke khalayak luas dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan selama masa adaptasi kebiasaan baru.
Dalam pengerjaannya, satu UMKM mendapat kuota pengerjaan sebanyak 10 ribu masker. Anggaran yang digelontorkan masing-masing Rp 50 juta.dwi
