JAKARTA, suaramerdeka.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menuturkan, RUU Perlindungan Data Pribadi harus ditetapkan dengan standar yang tinggi sehingga mampu mengakomodasi perlindungan data dalam kondisi yang bisa memastikan persetujuan pengguna, keamanan data, dan transparansi.
RUU tersebut harus menetapkan standar yang realistis untuk pelaku usaha maupun konsumen yang berdasarkan skenario risiko dan keuntungan dari perlindungan data (pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach).
RUU tersebut, lanjut Ira, juga perlu menetapkan standar yang realistis untuk kedua pihak dalam menyediakan platform kolaboratif di industri ini yang digunakan untuk menghubungkan, menyosialisasikan, mempromosikan, dan mengizinkan diskusi, inisiatif dan respon bersama untuk masalah kepatuhan (kepatuhan kolaboratif).
“Perlindungan Personally Identifiable Information (PII), seperti nama, detail kontak, dan tanggal lahir juga perlu ditekankan dalam RUU ini. Perlindungan data lainnya perlu direkonsiliasi dengan penggunaan data resmi untuk mendorong inovasi. Aliran, penggunaan, dan transfer data diperlukan untuk memastikan pengembangan bisnis, tetapi hal tersebut sebaiknya jangan sampai mengurangi perlindungan data pribadi dan privasi,” tandasnya.
RUU Perlindungan Data Pribadi mengacu pada Regulasi Umum Perlindungan Data (General Data Protection Regulation atau GDPR) Uni Eropa yang memiliki standar tinggi untuk perlindungan data dan privasi. GDPR sudah digunakan secara luas, sehingga dapat membantu Indonesia untuk mengharmonisasi standar perlindungan data dengan negara-negara yang sudah mengadopsinya dan juga menjawab masalah lintas negara di ranah ekonomi digital.
