JAKARTA, suaramerdeka.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, kelancaran lalu lintas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memungkinkan perubahan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam kegiatan jual beli, pembayaran, pemasaran dan alat untuk kegiatan produktif lainnya. Perluasan akses TIK dan perlindungan konsumen menjadi dua hal yang patut diimplementasikan beriringan untuk mendukung transaksi ekonomi digital.
Berdasarkan data Google and Temasek 2019, ekonomi berbasis internet di Indonesia berkembang hingga empat kali lipat besarnya antara tahun 2015 hingga 2019, yaitu mencapai sekitar USD 40 miliar atau 3,57 persen dari nilai PDB Indonesia. Sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025.
Sementara itu, jumlah penggunaan internet juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami kenaikan pengguna internet secara signifikan dari 10,92 persen populasi pada 2010 menjadi 43,52 persen populasi pada 2019. Namun, data yang sama juga menunjukkan bahwa ketimpangan digital di Indonesia banyak terjadi pada bottom of the pyramid (BOP), seperti masyarakat miskin, perempuan, lansia, dan penduduk dengan letak geografis timur Indonesia.
“Pemerintah perlu memperhatikan proporsi mereka yang tergolong sulit mendapatkan akses internet, baik itu latar belakang ekonominya hingga sebaran daerah yang rendah konektivitas internetnya. Akses internet dapat mendukung inklusi digital yang berdampak pada peningkatan potensi ekonomi.
Asian Development Bank (ADB) memperkirakan efek kumulatif dari akselerasi inklusi keuangan yang didorong secara digital dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 2 hingga 3 persen, yang dapat diwujudkan menjadi peningkatan pendapatan sebesar 10% pada masyarakat prasejahtera Indonesia dengan pendapatan kurang dari USD 2 per hari,” tandas Ira.
Pernyataan ini diperkuat adanya data BPS yang menunjukkan kelas masyarakat berpendapatan rendah mempunyai proporsi terendah dari penetrasi internet dibandingkan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi. Hanya 28,30 persen masyarakat berpendapatan rendah mempunyai akses pada internet. Sedangkan penetrasi internet tercatat 69,12 persen pada masyarakat berpendapatan tinggi. Dari lokasi geografis, daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat, mempunyai tingkat penetrasi lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi di bagian barat Indonesia.
“Selain perluasan akses internet, perlindungan konsumen dan data transaksi ini juga perlu diperkuat. Revisi UU Perlindungan Konsumen dan legislasi Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi harus memastikan konsumen mendapatkan perlindungan yang konsisten untuk transaksi, baik secara langsung maupun online,” tambah Ira.
