JAKARTA, suaramerdeka.com - CIPS menganalisa tiga skenario terkait implementasi hambatan pada perdagangan pangan yang memengaruhi harga pangan Indonesia. Skenario pertama adalah skenario business-as-usual (BAU) yang mengasumsikan tidak adanya perubahan hambatan tarif dan non-tarif oleh Indonesia dan mitra perdagangannya.
Dalam skenario kedua, mitra perdagangan pangan Indonesia, seperti India, memberlakukan hambatan ekspor, sementara kebijakan perdagangan Indonesia tetap sama. Sementara itu pada skenario ketiga, Indonesia melonggarkan hambatan perdagangannya dengan menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Felippa Ann Amanta menjelaskan pada skenario pertama, Indonesia memberlakukan baik hambatan tarif maupun non-tarif untuk impor pangan. Hambatan tarif menambahkan tarif impor rata-rata untuk produk pangan sebesar 6,39 persen pada tahun 2018. Sementara untuk hambatan non-tarif menyebabkan adanya tarif sebesar 41% pada kegiatan-kegiatan penambah nilai di seluruh rangkaian rantai pasokan.
Pihak swasta, dilanjutkan Peneliti CIPS lainnya Ira Aprilianti, harus mengantongi kuota dan SPI melalui sistem perizinan impor non-otomatis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Jumlah kuota diatur melalui rapat koordinasi antara lima kementerian dan badan pemerintah yang berbeda dan juga berdasarkan data dan stok produksi yang sering dianggap tidak akurat.
Dengan tidak adanya penghapusan hambatan perdagangan, impor pertanian Indonesia diestimasi akan turun sebesar 17,11 persen jika tidak ada Covid-19. Sementara itu, ekspor pertanian bisa jatuh hingga 42,45 persen. Angka ini diperkuat oleh adanya penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 4,87 persen karena kematian, kerentanan terpapar virus, pembatasan pergerakan atau mobilitas (misalnya, akibat PSBB), dan merawat anggota keluarga yang terpapar virus.
“Jika skenario ini diteruskan, Indonesia tidak akan bisa memitigasi dampak negatif Covid-19 di tahun 2020 ini. Penurunan, baik pada pasokan domestik dan impor, dapat berakibat pada kemungkinan kelangkaan pasokan pangan,” ungkap Ira.
Sementara itu, skenario kedua mengasumsikan bahwa negara-negara lain akan membatasi ekspor di saat kebijakan perdagangan Indonesia tetap sama. Skenario ini merupakan refleksi tren belakangan ini, seperti India yang menutup pelabuhan-pelabuhannya akibat lockdown.
Kebijakan Impor
Sebelum lockdown, Indonesia telah menegosiasikan perjanjian informal untuk mengimpor 200.000 ton daging kerbau dari India dan juga untuk menaikkan jumlah impor gula, sebagai balasan untuk ekspor minyak sawit Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bulog berencana untuk mengimpor 5.000 ton daging kerbau India sebelum Ramadan, akan tetapi sekarang terkendala oleh kebijakan lockdown India.
“Skenario ini menunjukkan Indonesia akan menghadapi kesulitan untuk mencari sumber untuk komoditas kunci dari mitra-mitra dagangnya karena aksi unilateral mereka. Skenario ini juga menunjukkan Indonesia tidak dapat segera mengubah ke alternatif negara lain yang ada karena proses perizinan yang tidak fleksibel,” cetusnya.
Secara umum, Felippa menjelaskan, fleksibilitas untuk bertukar ke mitra dagang yang lain tidak memungkinkan karena kebijakan impor Indonesia yang mengharuskan adanya rekomendasi dari Kementerian Pertanian, SPI dari Kementerian Perdagangan, dan sistem kuota.
SPI harus mencantumkan detail tentang negara asal (Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula dan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan), artinya mengubah negara membutuhkan pengajuan permohonan perubahan persetujuan impor.
Saat negara tujuan impor menutup ekspor mereka, kerumitan perizinan impor Indonesia akan menyebabkan kelangkaan di pasar domestik Indonesia karena importir tidak bisa dengan fleksibel berganti negara pengekspor atau mengambil keuntungan dari fluktuasi harga dunia untuk membeli harga lebih rendah.
Skenario ketiga adalah pertimbangan untuk menghapus sebagian dari hambatan perdagangannya di sektor pangan dan pertanian, seperti tarif, larangan kuantitatif, dan sistem perizinan impor non-otomatis untuk komoditas-komoditas pangan utama. Jika tarif dihapus, harga impor komoditas pertanian tetap akan meningkat, tetapi hanya sebesar 0,65%, lebih kecil jika dibandingkan dengan 1,21% di bawah skenario pertama. Skenario ini juga memperkirakan bahwa kenaikan harga pangan sebesar 1% mengurangi konsumsi sebesar 0,68% di negara dengan pendapatan menengah seperti Indonesia.
Dengan demikian, lanjut Felippa, eliminasi tarif bisa meningkatkan konsumsi rumah lebih tinggi sebesar 0,38% kalau dibandingkan konsumsi dalam skenario pertama. Langkah pemerintah yang menghapuskan persyaratan RIPH dan SPI untuk impor bawang putih dan bawang bombay pada Maret 2020 patut diapresiasi. Setelah masuknya komoditas impor, harga bawang putih turun signifikan dari Rp 55.200 per kilogram di bulan Februari menjadi Rp40.650 per kilogram pada 23 April 2020. Penurunan harga sebesar 35,8 persen dapat berlangsung dalam 10 minggu.
