SEMARANG, suaramerdeka.com - OJK kembali menerbitkan kebijakan relaksasi bagi perusahaan pembiayaan, asuransi, dan dana pensiun pada tanggal 30 Maret 2020.
Hal itu sebagai lanjutan dari kebijakan relaksasi kredit di sektor perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020,
Keseluruhan kebijakan tersebut memiliki semangat yang sama, yang pada intinya dimaksudkan agar industri jasa keuangan (IJK) memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam membantu debitur-debitur atau nasabah IJK yang usahanya terkena dampak COVID-19 melalui program restrukturisasi kredit/pembiayaan.
Oleh karena itu, bagi debitur atau nasabah yang mengalami perlambatan usaha karena COVID-19 dapat memanfaatkan relaksasi atas kredit/pembiayaan yang diterima dari IJK melalui program restrukturisasi.
Program itu sendiri dapat diberikan dalam beberapa skema yaitu berupa penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Pilihan skema tersebut didasarkan pada penilaian IJK terhadap masalah dan kondisi yang dihadapi setiap debitur serta tentunya atas dasar kesepakatan bersama antara Industri Jasa Keuangan dengan debitur.
Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa menyatakan bahwa OJK Regional 3 Jateng dan DIY telah melakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif, diantaranya kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Organisasi Perangkat Daerah, Industri Jasa Keuangan di Jawa Tengah, Asosiasi-asosiasi pengusaha seperti KADIN, HIPMI, dan IWAPI, bahkan dilakukan juga kepada kelompok masyarakat dan debitur langsung seperti asosiasi driver/ojek online di Jawa Tengah.
Disela-sela sosialisasi tersebut, Aman menambahkan bahwa berdasarkan crosscheck dan pemantauan terhadap IJK di Jawa Tengah, IJK di Jawa Tengah siap membantu debitur yang terdampak COVID-19 melalui restrukturisasi kredit/pembiayaan.
Disamping itu, Aman tetap menghimbau agar relaksasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dengan memperhatikan koridor peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mengingat hampir seluruh debitur IJK terdampak COVID-19, implementasi kebijakan tersebut diharapkan diutamakan terlebih dahulu kepada debitur terdampak COVID-19 yang benar-benar sudah tidak memiliki kemampuan membayar.
Pada sosialisasi melalui video conference tersebut, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono menyampaikan harapannya agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat membantu debitur-debitur terdampak.
Senada dengan Aman, Kukrit SW juga mengharapkan implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan skala prioritas, mengingat menurut pengakuannya secara umum sektor-sektor usaha di Jawa Tengah banyak yang mengalami perlambatan bahkan penghentian kegiatan usaha sehingga membutuhkan uluran tangan Industri Jasa Keuangan.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY per 31 Maret 2020, potensi debitur terdampak di Jawa Tengah berjumlah 50.824 rekening dengan total pinjaman outstanding sebesar 10,3 triliun. Dari jumlah tersebut yang telah mengajukan dan dilakukan restrukturisasi sebanyak 415 rekening dengan total pinjaman outstanding sebesar 81,17 miliar, pungkas Aman.
