• KANAL BERITA

Mediasi Buntu, Sengketa Diserahkan ke Pemkab

Kisruh Kepemilikan Pasar Babadan

Lembar pengumuman masih terpasang di kios pedagang Pasar Babadan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Minggu (1/7). (suaramerdeka.com/Achmad Hussain)
Lembar pengumuman masih terpasang di kios pedagang Pasar Babadan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Minggu (1/7). (suaramerdeka.com/Achmad Hussain)

KLATEN, suaramerdeka.com – Upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan Pasar Babadan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari antara pedagang dan pemilik lahan menemui jalan buntu. Kisruh itu akhirnya diserahkan ke Pemkab Klaten.

Kepala Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Soedarto menjelaskan, pemerintah desa sudah membuat surat ke Pemkab Klaten. ''Surat itu berupa surat kuasa ke Pemkab untuk menyelesaikan,'' katanya, Minggu (1/7).

Menurutnya, dalam surat itu pemerintah desa memberikan kuasa ke Pemkab Klaten melalui Bagian Hukum untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan. Bisa berupa gugatan atau upaya hukum lain untuk menyelesaikan masalah tanah pasar itu.

Desa menyerahkan persoalan itu ke Pemkab lantaran berbagai upaya tidak ada titik temu. Terakhir mediasi di kecamatan yang dihadiri wakil pihak yang mengklaim memiliki lahan, Slamet Siswosuharjo, pemerintah desa, pedagang dan Muspika tidak membuahkan hasil.

Yang bersangkutan tetap mengklaim lahan seluas 2.500 meter2 dan saat ini untuk pasar merupakan tanahnya sesuai sertifikat serta keluar tahun 1986. Padahal sebelum ada sertifikat itu, sudah terjadi tukar guling antara tanah milik Slamet dan milik kas desa.

Pemerintah desa merelakan lahan di sisi selatan yang produktif diserahkan ke Slamet dan lahan milik Slamet dijadikan Pasar Babadan. Tukar guling lahan itu dilakukan sukarela, bahkan yang bersangkutan sendiri yang memilih lahannya.

Tidak Digarap

Lahan kas desa, kata Soedarto, digarap Slamet sampai tahun 2010 dan setelah itu ditelantarkan. Yang bersangkutan dan keluarganya meminta tanahnya jadi pasar dikembalikan. Selain tanah milik Slamet, ada lahan milik Suratno seluas 1.700 meter2. Namun Suratno sudah kalah di gugatan hukum pengadilan.

Pemerintah desa akan terus berupaya menyelesaikan masalah itu. Persoalan Pasar Babadan menjadi persoalan pemerintah desa, bukan pedagang. Pedagang diharapkan tetap berjualan dan ekonomi terus berjalan.

Sementara pemerintah desa akan menunggu langkah hukum dan hasilnya. Semua pihak diminta menjaga kondusivitas wilayah. Saat mediasi di kecamatan, Muspika dan pemerintah kecamatan sudah meminta keluarga pengklaim untuk menjaga kondusivitas wilayah.

Sebelumnya, kondisi Pasar Babadan tegang menyusul belasan pria masuk pasar memasang pengumuman dan meminta pedagang pindah. Aparat keamanan berdatangan tetapi para pelaku menghilang.

Purwanto, Koordinator Pedagang Pasar Babadan mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan. Termasuk mediasi bersama tokoh masyarakat tetapi tidak ada hasil. Justru yang keluar adalah pengumuman dari keluarga Slamet yang ditempel di kompleks pasar tanggal 23 Juni. Isinya pedagang diminta mengosongkan lahan.


(Achmad Hussain/CN40/SM Network)