• KANAL BERITA

Pemkot-Keraton Bahas Penganggaran

Penanganan Tembok Prabuwinatan

Foto: Salah seorang pengendara becak melintasi tembok Ndalem Prabuwinatan di Kompleks Keraton Surakarta, Jumat (29/6). (suaramerdeka.com/ M Ilham Baktora)
Foto: Salah seorang pengendara becak melintasi tembok Ndalem Prabuwinatan di Kompleks Keraton Surakarta, Jumat (29/6). (suaramerdeka.com/ M Ilham Baktora)

SOLO, suaramerdeka.com – Penanganan tembok Ndalem Prabuwinatan Kompleks Keraton Surakarta, yang roboh mlai ada titik terang. Penanganan yang memakan waktu lama itu telah saat ini sudah sampai pada tahap penganggaran dana.

Tiga institusi yang berkepentingan, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah, Keraton Surakarta dan Pemkot setempat, terus berupaya memperbaiki kerusakan tembok itu.

"BPCB telah selesai melakukan kajian perhitungan dan pendataan yang diminta dari Pemkot Surakarta terkait kerusakan yang terjadi pada tembok tersebut. Bulan puasa lalu, kami bersama Pemkot dan pihak Keraton sudah membahas anggaran penanganan tembok tersebut. Sementara ini pembahasan masih berlanjut," kata Pengkaji Cagar Budaya BPCB Jawa Tengah Wahyu Broto Raharjo, Jumat (29/6).

"Saat rapat, Pemkot yaitu DPUPR menanyakan apakah ada bantuan (Dana Insentif Derah) DID dari BPCB, namun kami belum bisa memberikan jawaban. Kami belum mengetahui apakah ada dana dari Direktorat Jenderal Kebudayaan terkait prehabilitasian Bangunan Cagar Budaya (BCB) itu," katanya.

Hingga saat ini tembok di kompleks Langenharjo Keraton Surakarta itu, masih ditutup dengan barikade dan garis pengaman. Barikade yang sebelumnya menutup jalan itu, terbuka lebih lebar untuk memudahkan akses jalan kendaraan mobil dan motor.

Sementara itu Perwakilan Keraton Surakarta, KP Bambang Pradotonagoro mengatakan pada Maret lalu Pemkot Surakarta telah mengirim proposal pengajuan dana kepada Kementerian PUPR.

‘’Dana bisa jadi diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) atau anggaran yang masuk pada tahun 2019. Maka dari itu kami masih menunggu hasil keputusan dari kementerian terkait,’’ ungkap Bambang.

‘’Keraton Surakarta termasuk BCB, maka urusan penanganan dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktoraj Jenderal Kebudayaan. Namun kami masih menunggu apakah kementerian tersebut yang membantu mengalokasikan penganggaran atau kementerian lain,’’ kata dia.


(M Ilham Baktora/CN42/SM Network)