• KANAL BERITA

PT KAI Lega RMT Diputus Bersalah

Foto: Manager Humas PT KAI Daop 6, Eko Budiyanto didampingi Asisten Manager Penjagaan dan Penertiban Aset Bermasalah, Teguh Santoso memberikan keterangan pers seputar putusan hakim yang memvonis RMT satu tahun empat bulan penjara. (suaramerdeka.com/Asef Amani)
Foto: Manager Humas PT KAI Daop 6, Eko Budiyanto didampingi Asisten Manager Penjagaan dan Penertiban Aset Bermasalah, Teguh Santoso memberikan keterangan pers seputar putusan hakim yang memvonis RMT satu tahun empat bulan penjara. (suaramerdeka.com/Asef Amani)

MAGELANG, suaramerdeka.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero merasa lega dengan putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Magelang yang memutuskan RM Triyanto Prastowo Sumarsono terbukti bersalah. Hakim pun memvonisnya dengan hukuman satu tahun empat bulan penjara, Senin (25/6) lalu.

Hal itu diungkapkan Manager Humas PT KAI Daop 6, Eko Budiyanto dalam jumpa pers di kantor PNA dan Aset PT KAI Daop 6 Yogyakarta di Kota Magelang, Jumat (29/6). Turut mendampingi Asisten Manager Penjagaan dan Penertiban Aset Bermasalah, Teguh Santoso dan pejabat lainnya.

“Kami lega, majelis hakim sudah memutuskan terdakwa RMT (RM Triyanto PS-red) terbukti bersalah. Sebab, RMT menyewakan tanah milik PT KAI tanpa seizin pemilik, di mana sudah ada hak pengelolaan lahan (HPL),” ujar Eko.

Dia menjelaskan, meskipun putusan ini di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sabanyak satu tahun enam bulan penjara, tapi pihaknya sudah merasa lega. Hal ini mengingat, perkara ini dinilainya bisa sebagai pelajaran sekaligus peringatan.

“Prinsipnya kami tidak ingin menyengsarakan orang lain. Kami ingin jadikan ini pelajaran agar jangan sampai kasus penyewaan tanah milik PT KAI merajalela. Ini juga bukti kalau kami tegas,” katanya.

Eko mengemukakan, kasus ini berawal dari PT KAI yang melaporkan RMT ke Polda Jawa Tengah, Juni 2017 lalu. RMT diduga menyewakan tanah aset PT KAI tanpa izin dan PT KAI mengalami kerugian Rp 527.067.355.

“Kasusnya kemudian ditangani PN Magelang. JPU mendakwa RMT dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP dan Pasal 378 KUHP. Pasal 378, karena RMT menyewakan tanah di Kelurahan Rejowinangun ke dua orang dan sebidang tanah ke satu orang di Muntilan,” jelasnya.

Putusan hakim ini, katanya, dapat menjadi yuridis prudensi bagi perkara lain menyangkut lahan PT KAI yang diserobot masyarakat atau oknum. Dengan ini, diharap masyarakat dapat lebih jeli dan hati-hati dalam bertransaksi menyangkut tanah/lahan.

“Cek dulu keabsahan bukti kepemilikan dan tanya ke berbagai sumber legal, seperti BPN untuk menelusuri kepemilikan lahan sebelum menyewa atau membelinya. Kami rasa masih ada oknum lain yang juga bermain dan kami masih menelusurinya,” urainya.

Asisten Manager Penjagaan dan Penertiban Aset Bermasalah PT KAI Daop 6, Teguh Santoso menambahkan, pihaknya memang tegas soal aset, karena dimonitor oleh BPK dan KPK. Kalau ada pembiaran, seperti kasus ini, maka PT KAI yang akan kena.

“Kami masih terus memantau aset-aset kami. Sampai saat ini, aset di wilayah Magelang (Muntilan-Parakan) tercatat ada lahan seluas 2.626.918 m2. Adapun yang sudah bersertifikat seluas 5.794 m2,” imbuhnya. 


(Asef Amani/CN42/SM Network)