• KANAL BERITA

Pemkot Solo Desak Status TPU Pracimalaya

Mobil bak terbuka melintas di TPU Pracimalaya, kemarin. (suaramerdeka.com/Yusuf Gunawan)
Mobil bak terbuka melintas di TPU Pracimalaya, kemarin. (suaramerdeka.com/Yusuf Gunawan)

SOLO, suaramerdeka.com - Pemkot Surakarta kembali mendesak pemerintah pusat untuk memperjelas status kepemilikan dua lahan makam di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Selama lahan itu menjadi polemik apakah keduanya milik Pemkot Surakarta atau milik Pemkab Sukoharjo.

Hingga saat ini status makam TPU Pracimalaya dan Daksinalaya belum diperjelas oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara pengelolaan selama ini ditangan Pemkot Surakarta. Desakan Solo itu dinilai wajar lantaran polemik belum berakhir. Apalagi Kemendagri sudah meninjau kedua makam itu pada awal 2016.

‘’Kemarin kami sudah berkonsultasi lagi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sifatnya hanya mengingatkan (agar status lahan segera diperjelas) dan menjelaskan (alasan pemkot untuk mempertahankan pengelolaan atas dua TPU itu),’’ ungkap Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo.

Wali Kota Rudy menambahkan, peninjauan itu menjadi bagian dari pencarian solusi atas perbedaan pendapat antara pemkot dan Pemkab Sukoharjo, soal keabsahan pemkot mengelola makam di wilayah Sukoharjo. ‘’Semua keputusan sekarang ada di tangan menteri (Mendagri). Nanti kami ingatkan lagi kementerian, agar suratnya segera diterbitkan,’’ jelasnya.

Surat tersebut, menurut Rudy, sudah dijanjikan kementerian akan diterbitkan dalam waktu dekat. ‘’Isinya penegasan kedua makam itu di bawah pengelolaan siapa (pemkot atau pemkab),’’ tegas Wali Kota.

Alasan Pemkot

Dalam pertemuan terakhir pemkot mempresentasikan alasan-alasan di balik keputusan pemkot mempertahankan pengelolaan TPU Pracimalaya dan Daksinalaya. ‘’Dari zaman dulu sampai sekarang, TPU itu sudah dikelola pemkot. Sejarahnya juga masuk wilayah Keraton Surakarta. Dengan dalih apa pun, semestinya pemerintah pusat bisa menerbitkan sertifikat hak pakai (HP) kedua lahan makam itu kepada pemkot,’’ paparnya.

Alasan lain, imbuhnya, adalah kekhawatiran pemkot akan alih fungsi kedua lahan makam itu. ‘’Kami beli lahan untuk makam di Karanganyar saja gagal, karena terbentur Perda setempat. Jadi jangan sampai lahan itu berubah status dan fungsi. Apalagi selama ini kami juga mengizinkan warga mana pun untuk dimakamkan di sana,’’ tegas Rudy.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Yulistianto mengatakan, kedua makam tersebut masih tercatat sebagai aset pemkot dan tidak menerapkan retribusi kepada warga atas pemanfaatan lahan TPU tersebut.

‘’Nggak ada retribusi. Kalau ahli waris membayar, itu hanya ongkos penggalian makam kepada petugas di sana. Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dari sana (pengelolaan TPU Pracimalaya dan Daksinalaya),’’ tegas Sekda.


(Agustinus Ariawan/CN40/SM Network)