SEMARANG, suaramerdeka.com - Setelah memberikan hak pilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rabu (27/6) Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan pantauan lapangan di beberapa titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Semarang di dampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo beserta Muspida.
Adapun pantauan pertama di Singotoro kemudian di daerah Klipang dilanjut ke Citarum dan berakhir di TPS UPGRIS.
Hasil pantauan menurut Wali Kota Hendi TPS Kota Semarang amat bagus dan berjalan sesuai aturan. Hal ini dapat dilihat mulai logistik yang tersedia, kotak suara masih disegel semua dan coblosan juga berjalan dengan lancar. Ia pun memuji kedewasaan politik Warga Semarang yang hingga hari ini masih terjaga murni tanpa keributan.
“Alhamdulilah dari sisi keamanan terjaga dengan baik kondusif dan tingkat partisipasinya sampai pukul 10.00 rata-rata sudah diatas 50 persen, mudah-mudahan sampai menjelang ditutup nanti jam 13.00 tingkat partisipasinya bisa sesuai harapan yaitu sekitar 70-75 persen,” tutur Walikota.
Lebih lanjut dikatakan Walikota bila tingkat partisipasi warga Semarang yang ikut mencoblos tinggi maka proses demokrasi ini sudah berjalan dengan baik, karena demokrasi yang baik salah satunya bisa dilihat dari partisipasi warganya yang ikut memilih sangat tinggi.
Ia berpesan semua pihak bisa menerima dan menghormati hasil pemilu nanti yang menang tidak kumuk dan yang kalah tidak ngamuk. “Karena siapapun yang terpilih nanti dia adalah saudara kita yang akan memimpin Jawa Tengah lima tahun kedepan,” pesan Wali Kota.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo juga memuji partisipasi warga Semarang yang mana menurutnya sudah bagus hal ini ditunjukan dengan banyaknya warga yang menggunakan hak pemilih dalam pemilu. Ia pun akan berjanji akan meningkatkan kepemilikan e-KTP bagi warga yang belum memiliki e-KTP, terutama pemilih pemula agar bisa digunakan dalam pemilihan presiden yang akan berlangsung tahun depan.
“Penyelesaian program rekam e-KTP harus segera diselesaikan karena Pemerintah sudah menyampaikan 2018 adalah akhir karena nanti besuk Pilpres 2019 sudah berbasis e-KTP tidak ada namanya surat keterangan. Jadi kita dorong masyarakat untuk aktif segera lakukan perekaman e-KTP biar program e-KTP selesai,” tandas Tjahyo Kumolo.
