JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengawas Pemilu seluruh Indonesia akan melakukan patroli pada tahapan masa tenang Pilkada Serentak 2018, Minggu (24/6) hingga Selasa (26/6).
“Patroli Pengawasan” salah satunya bertujuan untuk menimbulkan efek kejut bagi pihak yang berniat melakukan praktik politik uang terutama di masa tenang. Dengan demikian upaya praktik politik uang dapat dicegah.
Patroli ini merupakan alarm pencegahan potensi pelanggaran yang dapat terjadi selama masa tenang. Beberapa potensi pelanggaran di masa tenang antara lain aktivitas kampanye, praktik politik uang, politisasi SARA dan masih ada alat peraga yang belum ditertibkan.
Patroli dilakukan secara serentak di provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada selama tiga hari oleh pengawas pemilu di semua tingkat. Mulai dari Bawaslu (yang dilakukan oleh ketua dan anggota serta Sekretaris Jenderal Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Untuk mendukung pelaporan hasil pengawasan, Bawaslu menggunakan sistem informasi. Hal itu memungkinkan pengawas pemilu di daerah dan di semua tingkat, melaporkan hasil pengawasan melalui dalam jaringan (daring/online).
