• KANAL BERITA

PATUHI Temui Wamen Haji Saudi, Masalah Armina Teratasi

Tim PATUHI yang beranggotakan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh saat bertemu Wamen urusan Haji Arab Saudi. (Foto : Istimewa)
Tim PATUHI yang beranggotakan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh saat bertemu Wamen urusan Haji Arab Saudi. (Foto : Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) mengklaim, bahwa permasalahan pelayanan jamaah haji khusus yang selama dikeluhkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Arafah – Mina (Armina) akan teratasi. Hal ini berkaitan dengan perubahan sistem pelayanan dari Kementerian Haji Saudi Arabia.

“Dengan adanya pemesanan pelayanan haji mulai dari hotel, catering, bus, hingga persiapan di Armina melalui e-hajj dan pembayaran langsung ke rekening virtual Kementerian Haji Saudi telah memangkas birokratis. Sehingga relasi menjadi langsung antara PIHK dan partnernya tanpa peran Muassasah yang selama ini seakan bertindak sebagai perantara antara PIHK dengan Maktab-maktab (pemondokan) di Armina,” ujar Ketua Harian PATUHI Artha Hanif dalam penjelasannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/6) siang.

Menurut Artha, hal itu sudah ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Saudi Arabia Dr Husen Syarif saat menerima tim PATUHI di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Ketua Umum Asosiasi yang tergabung dalam PATUHI yakni Ketum Asosasi Muslim Penyelenggaran Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro, Ketum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Baluki Ahmad, Ketum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba, serta Ketum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) Magnatis Chaidir. Mereka didampingi pejabat dari Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Jeddah Dr Ahmad Dumyathi Basori dalam safari Tim PATUHI selama 8 hari pada pertengahan Ramadan ini.

Menurut Ketum HIMPUH Baluki Ahmad, PATUHI mendapat jaminan bahwa hak dan kewajiban jamaah haji khusus akan tertera dalam e-hajj akan sesuai dengan harga paket yang dipilih PIHK.

"Mulai tahun ini, semua transaksi pelayanan haji khusus termasuk Armina akan ada disistem e-hajj yanjhartg ada di Kementerian Haji Saudi. Semacam virtual account. Maka tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan di luar sistem,” terang dia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, setiap PIHK harus membayar kepada Muassasah untuk setiap pelayanan Armina, namun tidak diketahui kontrak pelayanannya. Sehingga, jika hak-hak jamaah haji khusus tidak dipenuhi maktab saat Armina tidak bisa dikomplain. 

“Dengan termaktubnya hak-hak jamaah haji khusus dalam e-hajj, maka jika terjadi wanprestasi, KUH di Jeddah akan dapat membantu PIHK melalui PATUHI untuk menyampaikan tuntutannya kepada Kementerian Haji Saudi sebagai institusi penanggung jawab umum penyelenggara haji di Saudi Arabi,” tutur Baluki.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PATUHI Fuad Hasan Mashyur menyatakan sangat bersyukur pada akhirnya ke 4 asosiasi yang ada di Indonesia dapat bersatu dalam satu wadah yang bernama PATUHI. 

“Hal ini dapat mempermudah dan memberi kekuatan dalam memperjuangkan hak-hak jamaah haji khusus kepada banyak pihak terkait dalam pelayanan terhadap jamaah, khusus Muassasah dan Kementerian Haji Saudi," kata Fuad. 


(Hartono Harimurti/CN19/SM Network)