• KANAL BERITA

Sekda Jabar Minta Penertiban Lahan Double Track Tak Ditumpangi Provokator

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Tim Terpadu Pembebasan Lahan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi bakal melakukan pendataan dan verifikasi serta  validasi tanah KAI yang saat ini dikuasai masyarakat. 

Diharapkan proses itu bisa berlangsung kondusif, di antaranya dengan didukung dokumen yang kuat. Selain itu, tim penilai akan menentukan berapa uang kerohiman atau santunan yang layak diberikan pada masyarakat yang saat ini menduduki lahan-lahan milik PT KAI. 

Proses penting itu diharapkan tak dibumbui dengan tindakan-tindakan kontraproduktif. “Saya minta ke rekan-rekan juga masyarakat terkait proyek ini. Jangan ada spekulan, jangan ada provokator yang memanas-manasi warga soal ini,” tegas Sekda Jabar Iwa Karniwa dalam keterangan yang diterima Kamis (7/6).

Dari dokumen yang ada, lahan yang akan dilalui proyek ini kini banyak ditinggali oleh warga khususnya di jalur rel lama milik KAI. “Karena itu butuh payung hukum dan penyelesaian yang berdampak dengan penggunaan APBN,” tandasnya.

Menurut dia, guna mempercepat proyek, Satker khusus ini dibentuk dengan menyerupai satgas yang dulu menangani dampak pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang. Struktur organisasi ini tutur Iwa didasari Perpres nomer 56 tahun 2017 tentang penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penanganan tanah untuk PSN. 

Pihaknya berharap adanya satuan kerja ini bisa mempercepat target pembangunan jalur ganda yang sudah diminta oleh Presiden Jokowi tuntas sebagian pada 2018. Presiden menargetkan 7 kilometer pertama jalur ganda Bogor-Sukabumi akhir tahun ini, fisiknya selesai


(Setiady Dwi/CN41/SM Network)