• KANAL BERITA

Perusahaan di Jogja Wajib Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Foto Istimewa
Foto Istimewa

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Demi keamanan dan kenyamanan karyawan atau pekerja di Yogyakarta, maka perusahaan wajib mendaftarkan karyawan atau pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Anjuran tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tertanggal 22 Mei 2018. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa lagi mengelak apalagi menolak untuk tidak mendaftarkan karyawan atau pekerja dan keluarganya sebagai peserta jaminan sosial.

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, Ainul Khalid, dalam SE nomor 560/06595 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang ditandatangani 22 Mei 2018 lalu, semua perusahaan di DIY wajib mengikuti lima jaminan sosial yang ada di BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. 

Lima jaminan sosial tersebut, menurut Ainul,  berupa jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.  ''Jadi dalam surat edaran juga sudah disebutkan yang wajib diikuti, '' kata Ainul di Yogyakarta, kemarin.

"SE sudah dikeluarkan pertengahan Mei lalu tapi dampaknya belum signifikan menambah jumlah kepesertaan," tambah Ainul Khalid. Terbukti untuk kepesertaan pekerja formal yang didaftarkan perusahaan hingga saat ini baru terdaftar 200 ribu pekerja dari total angkatan kerja di DIY yang mencapai 2 juta orang. 

Termasuk untuk jumlah perusahaan yang mendaftar, Ainul mengatakan saat ini baru 8.000 perusahaan yang mendaftar. Padahal jika berdasarkan data di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY ada 33.200 badan usaha yang memiliki NPWP.

Kewajiban mendaftarkan pekerjanya juga bagi badan usaha yang hanya memiliki badan hukum saja. "Yang penting ada pekerja yang disuruh bekerja itu sudah masuk kewajiban mendaftarkan ke BPJS, jujur masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawan maupun pegawainya ke BPJS Ketenagakerjaan,'' ungkapnya.

Lebih lanjut Ainul mengatakan, selama ini sudah menggandeng Kejaksaan setempat untuk melakukan sosialisasi ke perusahaan. Tapi sebagai sanksi, Ainul menyebut sudah ada kerjasama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tiap kabupaten dan kota, yang mensyaratkan kepesertaan BPJS sebagai salah satu syarat perizinan.

"Jika belum mendaftarkan pekerjanya akses pelayanan publik akan dihentikan dulu. Dengan cara demikian, diharapkan bisa lebih efektif sehingga perusahaan di Yogyakarta bisa mengikuti sertakan pegawai atau karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan,'' katanya.

Berbeda dengan pekerja formal, untuk pekerjaan informal sudah mulai ada peningkatan kepesertaan. Jika pada 2017 lalu peserta BPJS Ketenagakerjaan mandiri baru 32 ribu, namun hingga Mei lalu sudah 51 ribu. Mereka berasal dari pedagang pasar hingga pengemudi online. "Yang baru juga para siswa magang yang ikut mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mandiri selama magang di perusahaan," tuturnya.

Sementara Kepala Bidang Pemasaran Formal BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogjakarta, Adi Indarto menambahkan meski sama-sama BPJS, tapi untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama ini belum dicover pemerintah. Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang ada subsidi pemerintah melalui penerima bantuan iur (PBI).

Sementara untuk  BPJS Ketenagakerjaan mensiasati dengan menarik CSR perusahaan. "Seperti program gandeng gendong Pemkot Yogyakarta, kita kerjasama dengan swasta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya. 


(Sugiarto/CN19/SM Network)