• KANAL BERITA

Geruduk DPRD Kebumen, Kades dan Perangkat Tuntut THR

TUNTUT THR: Kepala dan perangkat desa mendatangi DPRD Kebumen untuk menuntut  agar mereka mendapat alokasi tunjangan hari raya (THR), Rabu (6/6). (SM/Supriyanto)
TUNTUT THR: Kepala dan perangkat desa mendatangi DPRD Kebumen untuk menuntut  agar mereka mendapat alokasi tunjangan hari raya (THR), Rabu (6/6). (SM/Supriyanto)

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Sekitar 500 kepala dan perangkat desa di Kebumen yang tergabung dalam Apdesi dan PPDI menggeruduk gedung DPRD, Rabu (6/6). Kedatangan aparatur pemerintah desa itu dalam rangka menuntut agar pemerintah memberikan alokasi tunjangan hari raya (THR).

Rombongan yang dipimpin Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kebumen  yang juga Kepala Desa Wiromartan Kecamatan Mirit, Widodo Sunu Nugroho tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan di ruang rapat pleno. Sedangkan ratusan kepala desa dan perangkat desa juga banyak menunggu di luar gedung dewan.

Aksi geruduk gedung dewan yang dilakukan ratusan orang tersebut sempat memanas. Itu terjadi setelah ada salah satu mobil akan keluar dari gedung dewan namun akhirnya dicegah massa. Kekecewaan juga terjadi lantaran dari 50 anggota dewan yang menemui hanya satu orang. Alhasil mobil yang berisi staff Sekretariat DPRD dan sopir kembali ke tempat semula.

Ketua Apdesi Kebumen Widodo Sunu Nugroho mengatakan, kepala desa maupun perangkat desa sebetulnya bekerja sebagaimana ASN untuk menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, jika PNS mendapatkan THR namun berbeda dengan kepala desa dan perangkat desa. 

"Perangkat desa dan kepala desa masuk anggota KORPRI, kinerja sama namun saat ada THR tidak ada kabar," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, selama ini kepala desa dan perangkat desa selalu menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok pemerintahan di atasnya. Ia pun sangat menyesalkan anggota DPRD maupun dinas terkait sama sekali tidak merespon terkait tunjangan hari raya bagi kepala desa dan perangkat desa.

"Kabupaten lain seperti Kulonprogo pun bisa, sebetulnya Kebumen juga bisa," tegasnya.
    
Lakukan Pembahasan

Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan meminta agar eksekutif segera melakukan pembahasan yang komprehensif terkait hal ini. Pihaknya pun meminta agar kepala desa dan perangkat desa tetap bekerja dengan optimal sembari menunggu hasil pembahasan eksekutif. 

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Kebumen berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dari kepala desa dan perangkat desa yang menuntut THR. Pemkab bakal mengkaji secara hukum maupun aturan tentang kemungkinan pembuatan Perbup THR bagi kepala desa dan perangkat desa.

Kepala Diapermades PPPA Kebumen Moh Amirrudin mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat bersama Bagian Hukum Setda akan membahas masalah tersebut. Menurutnya, diperlukan pengkajian mendalam yang melibatkan unsur perangkat desa/kepala desa seperti PPDI dan Apdesi Kebumen.

"Dalam dua hari akan mencoba menyelesaikan terkait tuntutan rekan-rekan kades dan perangkat desa," tuturnya.

Ketua Apdesi Widodo Sunu Nugroho mengungkapkan, pihaknya menghormati dan menghargai respon Pemkab Kebumen mengenai tuntutannya. Dengan adanya PP nomor 20 tahun 2018 dapat menjadi dasar hukum pemberian THR kades dan perangkat desa. 
    
"Jika dalam waktu dua hari belum ada kejelasan, kami akan melakukan gerakan yang menakutkan," tegasnya.


(Supriyanto/CN34/SM Network)

Berita Terkait
Loading...
Komentar