• KANAL BERITA

Seskab: Pemerintah Tak Ingin Kurangi Kewenangan KPK

Foto: Kompas
Foto: Kompas

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pemberantasan korupsi dalam bentuk apapun. Pernyataan tersebut disampaikan Seskab menanggapi adanya kekhawatiran bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU) KUHP dipakai untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

KPK sendiri, sebagaimana diketahui, telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai hal ini.

Pramono mengatakan, pemerintah melihat dengan kewenangannya seperti saat ini saja tindak pidana korupsi dari hari ke hari masih cukup banyak.

"Sikap pemerintah, terutama sikap Presiden dan Wapres, adalah KPK tidak boleh dikurangi kewenangannya dalam bentuk apapun," kata Seskab kepada wartawan yang menemui di ruang kerjanya, lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (6/6) siang.

Saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI/Polri, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/6) petang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, surat dari KPK itu baru dalam kajian. Presiden berjanji akan menyampaikan hasilnya setelah kajian tersebut selesai.

Namun Presiden menegaskan, intinya tetap harus memperkuat KPK. "Intinya ke sana. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa sampaikan karena memang baru kemarin saya terima suratnya. Tetapi kajian yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam ini dalam proses berjalan sehingga nanti kalau selesai pasti masuk ke meja saya," kata Jokowi.

Seskab berpendapat, kalau masih ada perbedaan dalam pandangan pembahasan RUU KUHP, maka sebaiknya pemerintah, DPR, KPK, dan stakeholder lainnya duduk bersama untuk membahas itu, untuk dicari jalan keluarnya. Namun kata kuncinya adalah kewenangan KPK tidak boleh dikurangi.

"Prinsip dasarnya adalah framework-nya, kita bisa masukan dalam salah satu pasal di RUU itu mengenai apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan KPK yang tidak boleh dikurangi," terang Pramono.


(Fauzan Jayadi/CN41/SM Network)