• KANAL BERITA

Penghentian Kasus PSI Timbulkan Ketidaknyamanan

Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Penghentian kasus Partai Solidaritas Indonesia, diprediksi menimbulkan ketidaknyamanan komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilu. Hal itu juga dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaraan pemilihan umum.

"Karenanya, kasus kampanye di luar jadwal oleh PSI dan partai politik lain, harus diberi sanksi yang tegas. Pemberian sanksi bisa dengan cara penurunan spanduk, baliho dan stiker," kata Ketua Bidang Politik dan Hukum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Abdul Aziz, Selasa (5/6).

Selain itu, lanjutnya, parpol juga perlu mengurangi iklan kampanye di televisi dan koran juga media online serta media sosial. Karenanya, PB HMI meminta Polri dan Kejaksaan Agung mempertegas proses penegakan hukum pemilu.

"Hal itu karena sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) yang ada di Badan Pengawas Pemilu, merupakan gabungan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua lembaga penegak hukum tersebut harus bisa memastikan prosedur dan penjelasan terkait penegakan hukum pemilu," ujarnya.

Pemerintah dan DPR juga perlu untuk segera mengeluarkan pernyataan dan penjelasan tentang kata-kata di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Karena ternyata hal itu belum jelas.

"Misalnya, Pasal 1 Ayat 35 UU Pemilu, yang memuat kata citra diri. Akan tetapi, di lampiran penjelasan UU, tidak ada penjelasan tentang citra diri," tandasnya.

Oleh karenanya, PB HMI meminta agar para penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu untuk segera duduk bersama. Khususnya dalam rangka menyatukan pemahaman.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh kader HMI se-Indonesia untuk mengawal pilkada serentak di 171 daerah. Kader HMI di Indonesia memiliki kekuatan untuk menjaga demokrasi sejak pilkada 2018 sampai pemilu 2019," tegasnya.

Masalah Besar

Dikatakan, HMI akan menyusun program pemantauan pilkada dan pemilu sebagai program nasional dan tanggungjawab kader. Sehingga, kata dia, setiap pelanggaran kepemiluan harus dianggap sebagai masalah besar.

"Karena pemilu adalah hulu dalam menjalankan kekuasaan. Hasil pemilulah yang menjadi presiden, wakil presiden, anggota MPR, DPD, DPR, DPRD dan kepala daerah," imbuhnya.

Sehingga menurutnya sangat penting bagi semua pihak dalam menjaga pemilu yang sehat dan berkualitas. Akan tetapi, beberapa waktu terakhir, pemilu tercederai oleh perdebatan kampanye di luar jadwal.

"Kami melihat, parpol sebenarnya sudah memasuki ruang yang salah. Yaitu kegiatan yang melukai ketertiban pemilu," tukasnya.

PB HMI melhat, parpol telah terang benderang dalam mempertontonkan kelemahannya. "Saking takutnya kehilangan pemilih, maka parpol berbondong-bondong melakukan sosialisasi yang memuat logo dan nomor urut partainya," sesalnya.


(Saktia Andri Susilo/CN19/SM Network)