• KANAL BERITA

2,3 Juta Tenaga Kerja Ditargetkan Jadi Peserta BPJS

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Mochammad Triyono didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Wiwik Septi Herawati memaparkan realisasi penambahan kepesertaan pada Temu Media di Aula BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan. (suaramerdeka.com/Isnawati)
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Mochammad Triyono didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Wiwik Septi Herawati memaparkan realisasi penambahan kepesertaan pada Temu Media di Aula BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan. (suaramerdeka.com/Isnawati)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng dan DIY) menargetkan penambahan kepesertaan sebanyak 2.367.737 tenaga kerja pada tahun ini.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Mochammad Triyono menjelaskan, 2.367.737 juta tenaga kerja tersebut meliputi 685.246 tenaga kerja penerima upah (PU), 343.004 tenaga kerja bukan penerima upah (BPU dan 1.339.487 tenaga kerja jasa konstruksi.

Dijelaskan dia, hingga April 2018, penambahan kepesertaan tenaga kerja penerima upah terealisasi sebanyak 230.110 orang. Sementara bukan penerima upah sebanyak 156.544 orang. Ada pun penambahan kepesertaan tenaga kerja jasa kontruksi terealisasi 220.790 orang.

Triyono mendorong para pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Agar semakin banyak orang terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya, pada Temu Media di Aula BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.

Menurut dia, manfaat BPJS Ketenagakerjaan lebih dari program jaring pengaman sosial. Ia mencontohkan, jika peserta mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit, peserta akan dirawat di kelas 1 dan seluruh biaya perawatan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. “Tidak ada limitnya,” sambungnya.

Lebih lanjut Triyono mengatakan, apabila terjadi risiko kecelakaan dan pekerja belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, akan memunculkan keluarga miskin baru karena pencari kerja tidak bisa lagi bekerja. Karena itu, ia mengajak pekerja mandiri menyisihkan Rp 16.800,- per bulan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Pekerja mandiri membutuhkan program ini sebagai proteksi agar mereka fokus pada pengembangan usaha. Agar modal mereka tidak tergerus untuk berobat saat terkena musibah karena biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.

Manfaat lainnya, lanjut dia, apabila peserta mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja lagi, peserta akan dididik, dilatih, dan dikembalikan ke tempat kerja. “Ada yang dikembalikan ke tempat kerja semula di posisi semula, ada yang digeser ke posisi lain, ada juga yang pindah kerja dengan posisi semula,” sambungnya.

Selama dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bekerja, lanjut dia, pekerja akan mendapat ganti Rp 1 juta perbulan. Selain itu, jika pekerja meninggal karena kecelakaan kerja, akan diberikan santunan sebesar 48 kali gaji terakhir.

Sementara itu, jumlah peserta aktif hingga April sebanyak 2.866.380 tenaga kerja. Meliputi 1.741.471 tenaga kerja penerima upah, 222.609 tenaga kerja bukan penerima upah dan 902.300 tenaga kerja jasa kontruksi.

Ada pun peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan hingga Maret 2018 sebanyak 4.031 tenaga kerja penerima upah. Sedangkan peserta aktif bukan penerima upah sebanyak 75.367 orang. “Penambahan kepesertaan penerima upah sebanyak 781 dari target 1.444, dan penambahan kepsertaan bukan penerima upah sebanyak 4.847 orang dari target 16.880,” terang Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Wiwik Septi Herawati.


(Isnawati/CN40/SM Network)