• KANAL BERITA

Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online

SOSIALISASI KETENAGAKERJAAN: Kabag PEP Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Triyatmoko dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng Budi Prabawaningdyah memberikan sosialisasi wajib lapor ketenagakerjaan online di Kantor Disnakertrans Jateng, Kamis (31/5). (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)
SOSIALISASI KETENAGAKERJAAN: Kabag PEP Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Triyatmoko dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng Budi Prabawaningdyah memberikan sosialisasi wajib lapor ketenagakerjaan online di Kantor Disnakertrans Jateng, Kamis (31/5). (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Mulai tahun ini perusahaan semua skala, kecil hingga besar diwajibkan melakukan lapor data-data ketenagakerjaan secara online. Pada tahun 2017, dari 23.626 perusahaan yang ada di Jateng baru 1.076 perusahaan atau lima persen saja yang telah melapor secara online.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng, Budi Prabawaningdyah mengatakan, sebagian besar perusahaan masih melaporkan data-data ketenagakerjaanya secara manual melalui satuan pengawas ketenagakerjaan (Satwasker). Sementara perusahaan yang tak melapor baik secara manual maupun online dikenai pasal Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

“Mulai tahun lalu sudah dilakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Tapi masih terbatas. Maka terus kami sosialisasikan dan tahun ini kami harapkan sudah semua perusahaan melakukannya,” ujar Budi, pada acara sosialisasi wajib lapor ketenagakerjaan online di Kantor Disnakertrans Jateng, Kamis (31/5).

Hadir di acara tersebut Kabag PEP Ditjen Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kemnaker Triyatmoko, Satwasker dan perwakilan perusahaan.

Budi Prabawaningdyah mengatakan, wajib lapor ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Namun, untuk mempermudah prosesnya maka diterbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara Online.

Poin-poin dalam wajib lapor ketenagakerjaan itu terdiri dari identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja. “Data ketenagakerjaan ini diperbarui tiap tahunnya. Kalau ada perubahan data juga diperbarui,” lanjutnya.

Sementara Kabag PEP Ditjen Binwasnaker dan K3, Triyatmoko mengatakan, usai perusahaan memasukkan data-data ketenagakerjaan maka harus ditindaklanjuti oleh Satwasker dengan melakukan verifikasi.

Sesuai Permenaker itu, daerah yang telah memiliki sistem wajip lapor ketenagakerjaan online maka harus diintegrasikan dengan sistem miliki kementerian tenaga kerja. “Data ketenagakerjaan menjadi bahan penyusunan kerja unit pengawasan dan perlindungan tenaga kerja,” ujar Triyatmoko. 


(Hanung Soekendro/CN40/SM Network)