• KANAL BERITA

Pemkot Bergeming, Pengosongan Setelah Lebaran

Setelah Gagal Konsiliasi Sengketa Lahan HP 105

Spanduk penolakan penertiban bangunan di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 menempel di pagar rumah warga, kemarin. (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)
Spanduk penolakan penertiban bangunan di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 menempel di pagar rumah warga, kemarin. (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)

SOLO, suaramerdeka.com – Pemkot Surakarta bergeming akan melakuan pengosongan lahan HP 105 setelah Lebaran nanti. Kendati konsiliasi antara Pemkot Surakarta dan penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, gagal, pihaknya tetap pada kebijakan sebelumnya.

Dengan kegagalan konsiliasi yang diinisiasi Ombudsman RI Perwakilan Jateng itu, lahan sengketa HP 105 berstatus quo hingga Lebaran. "Ya sudah berjalan saja seperti ini. Nanti akan diselesaikan setelah Lebaran," ungkap Wakil Wali Kota (Wawali), Achmad Purnomo.

Menurutnya pemkot baru berencana meninjau ulang keputusan mengosongkan lahan HP Nomor 105 dari 15 bangunan milik warga tersebut, usai hari raya. Namun Purnomo menegaskan, opsi yang ditawarkan pemkot bagi para penghuni tanah itu tidak lagi bisa ditawar.

"Sudah ada ongkos bongkar, ongkos angkut, tawaran menghuni ke rusunawa, sampai relokasi ke selter bagi warga yang memiliki usaha. Kurang apa lagi?" katanya.

Konsiliasi Ulang

Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Yulistianto, tidak banyak berkomentar terkait gagalnya konsiliasi yang diinisiasi Ombudsman RI Perwakilan Jateng, awal pekan ini.

Sebagaimana diberitakan, forum di Balai Kota Surakarta tidak bisa mempertemukan kedua pihak dalam satu forum lantaran Wali Kota absen. Kehadiran Wali Kota dinilai penting guna menyamakan persepsi antara pemkot dan warga, seputar rencana pengosongan lahan HP Nomor 105 dan solusi bagi warga terdampak.

"Kami tidak memutuskan apa-apa saat itu (konsiliasi). Ombudsman butuh data tentang apa saja yang sudah dilakukan pemkot (usai memutuskan mengosongkan lahan), dan kami sudah memberikannya. Pemkot juga sudah menyiapkan skema pemindahan warga di sana," tegasnya.

Sebelumnya Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu, telah berencana menggelar konsiliasi ulang usai Lebaran. Ia pun mengapresiasi rencana pemkot untuk menunda eksekusi bangunan warga.

Sabarudin menambahkan, jika konsiliasi ulang kembali gagal digelar maka Ombudsman bakal mulai memeriksa dugaan maladministrasi dalam kebijakan tersebut.

"Konsiliasi kan belum masuk ke penyelidikan. Tapi prinsipnya, undang undang telah memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan maladministrasi oleh penyelenggara negara," urai dia.


(Agustinus Ariawan/CN40/SM Network)