• KANAL BERITA

Avinda Bawa Kasus Juwiran ke PTUN

Pelantikan Sekdes Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, dua pekan lalu. (suaramerdeka.com/Achmad Hussain)
Pelantikan Sekdes Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, dua pekan lalu. (suaramerdeka.com/Achmad Hussain)

KLATEN, suaramerdeka.com - Kasus pengisian perangkat desa di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring dibawa ke meja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pelantikan dinilai cacat hukum oleh salah satu peserta seleksi, Avinda Purwoko.

Dia yang peserta seleksi perangkat desa di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring mengatakan gugatan ke PTUN sudah didaftarkan. ''Bahkan sudah sidang pertama hari ini dengan agenda pemeriksaan dokumen,'' jelasnya, Rabu (30/5).

Menurut Avinda, gugatan tata usaha negara diajukannya sebab pelantikan dan SK pelantikan sekretaris desa yang baru dinilai cacat hukum. Pelantikan sekretaris desa oleh kepala desa tanggal 13 Mei lalu tidak sesuai dengan peraturan.

Menurut Avinda, pelantikan itu tidak sesuai dengan Perbup 6/ 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa yang menyatakan perangkat desa yang dilantik adalah yang nilainya tertinggi. Sesuai hasil seleksi tanggal 29 April lalu mestinya dirinya yang dilantik karena nilainya tertinggi.

Meski pun nilai yang didapatnya itu merupakan nilai revisi akibat ada kekeliruan petugas pelaksana seleksi, tetapi ditandatangani resmi oleh semua anggota tim pencalonan dan pengangkatan perangkat desa (TP3D).

Secara faktual, kata dia, TP3D sudah menyatakan dirinya peraih nilai tertinggi dalam seleksi tersebut. Namun yang dilantik bukan dirinya melainkan orang lain yang nilainya berada di posisi kedua. PTUN diajukan karena dirinya berharap keadilan dan kebenaran masih ditegakkan.

Ada pun alat bukti yang disertakan dalam materi gugatan antara lain SK pelantikan, nilai revisi TP3D, dokumen berkas, potongan media massa dan lainnya.

Mediasi Desa

Saat masalah itu mencuat, kata Avinda, pemerintah desa mencoba memediasi sampai dua kali. Namun mediasi belum ada hasil, tanggal 13 sudah ada undangan pelantikan dan dirinya tidak diundang.

Santoso, selaku kepala desa mengatakan pelantikan sekdes tidak ada tekanan dan intervensi apa pun. Pelantikan itu dilakukan sesuai hasil seleksi tanggal 29 April. Setelah ada persoalan kekeliruan nilai, dirinya selaku kepala desa sudah berkonsultasi ke camat, asisten I dan Dinas Permasdes. Namun ternyata semua diserahkan ke kepala desa. ''Jadi saya mengambil keputusan dan siap dengan risikonya,'' katanya.

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring mendatangi balai desa. Warga memprotes pelantikan sekretaris desa yang baru sebab nilai tertinggi tidak dilantik. Sekteraris TP3D Desa Juwiran, Yuslim, membenarkan ada salah jumlah oleh petugas Unwidha.

Kesalahan itu sudah diklarifikasi dan nilainya sudah dibenarkan serta sudah diserahkan ke kepala desa. Pengumuman berita acara nilai yang baru sudah dilakukan sesuai tugas TP3D. Soal kepala desa melantik siapa pun, bukan kewenangan TP3D lagi. Tugas TP3D sudah selesai  dan keputusan ada di kepala desa.


(Achmad Hussain/CN40/SM Network)