• KANAL BERITA

BPKP Jateng: Opini WTP Diberikan bagi Entitas Terperiksa

TERIMA LHP: Bupati Semarang, Mundjirin bersama Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto menerima LHP Opini WTP dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jateng, Hery Subowo, di Aula BPKP Jateng, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Semarang. (suaramerdeka.com/dok)
TERIMA LHP: Bupati Semarang, Mundjirin bersama Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto menerima LHP Opini WTP dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jateng, Hery Subowo, di Aula BPKP Jateng, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Semarang. (suaramerdeka.com/dok)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan (BPKP) Jateng, Hery Subowo, menjelaskan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada entitas atau satuan berwujud Pemerintah Kabupaten/Kota karena laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan. Opini tersebut, menurutnya berdasarkan tiga indikator diantaranya, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan dan efektifitas pengawasan internal.

“Opini WTP diberikan kepada entitas terperiksa apabila Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersifat informatif dan sesuai standar akuntasi pemerintahan,” jelasnya, usai menyerahkan sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati dan Wali Kota di Aula BPKP Jateng, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Semarang, Senin (28/5) petang.

Kepada para kepala daerah penerima Opini WTP yang hadir, ia meminta untuk terus berupaya memperbaiki laporan keuangannya di masa mendatang. Terutama apabila ada rekomendasi yang disertakan pada LHP. Hery Subowo menerangkan, jumlah entitas penerima Opini WTP dalam tiga tahun terakhir terpantau meningkat. Pada 2014, ada sebanyak 12 entitas meraih Opini WTP dan meningkat menjadi 21 pada tahun berikutnya. Sedangkan 2017 lalu, tercatat ada 31 entitas meraih Opini WTP dan tahun ini hanya tiga dari 35 kabupaten/kota yang tidak menerima WTP.

“Kondisi ini diharapkan dapat memacu entitas yang belum menerima opini WTP untuk berbenah,” terangnya.

Dalam kesempatan kemarin, LKPD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 mendapat penghargaan tertinggi dari BPKP Jateng. Hal itu diketahui setelah Kepala BPKP Jateng, Hery Subowo, menyerahkan LHP Opini WTP kepada Bupati Semarang, Mundjirin, dan Ketua DPRD, Bambang Kusriyanto. Bersamaan dengan itu, diserahkan pula LHP untuk 26 entitas Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.

Keberhasilan meraih Opini WTP kali ini, menjadikan Kabupaten Semarang sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbaik. Menyusul, sejak 2012 LKPD Kabupaten Semarang berturut-turut selalu meraih Opini WTP.

Usai menerima LHP, Bupati Mundjirin menuturkan, capaian Opini WTP tujuh kali berturut-turut ini harus menjadi pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi.

“Jangan sampai terlena, tantangan ke depan semakin berat karena program kerja juga semakin banyak. Terutama untuk pengelolaan dana desa yang sebagian dimanfaatkan untuk program padat karya tunai,” tuturnya, didampingi Sekda Gunawan Wibisono.

Menurut dia, pemberlakuan ketentuan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual sejak 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menuntut ketelitian dan kejelian pengelola keuangan daerah. Apalagi sistem ini dinilai lebih rumit dari model sebelumnya.

“Namun karena kerja sama semua pihak termasuk legislatif, Pemkab Semarang tetap dapat meraih opini WTP,” ujar Bupati Mundjirin.


(Ranin Agung/CN40/SM Network)