• KANAL BERITA

Pemprov Jateng Kembali Sabet Opini WTP

Foto: Pemprov Jateng
Foto: Pemprov Jateng

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi tersebut bahkan sudah kali ketujuh diraih Pemprov Jateng.

Apresiasi pun disampaikan oleh Anggota I BPK RI Dr Agung Firman Sampurna SE MSi saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian, Senin (28/5).

Dikatakan, dengan tetap berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara dan setelah melalui quality assurance secara ketat, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK memberikan opini WTP.

“Kami memberikan apresiasi atas pencapaian ini. Apalagi ini adalah ke tujuh kali laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai opini WTP,” terangnya di hadapan Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang hadir.

Agung juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPRD dan Plt Gubernur Jateng atas kerja sama yang telah dilakukan. Sehingga pemeriksaan keuangan Pemprov Jateng berjalan lancar.

“Pemeriksa kami dapat mengakses dan menguji seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ini bukti komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Menurutnya selama tiga tahun ini pemerintah daerah di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada tahun anggaran 2015 jumlah LKPD yang mencapai opini WTP adalah 313 daerah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 378 daerah pada tahun anggaran 2016.

“Kami menekankan agar laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. Karena laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK, terutama yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tentunya mempunyai kualitas informasi yang cukup handal,” pungkasnya.


(Pemprov Jateng/CN41/SM Network)