• KANAL BERITA

Rembang Kembali Gagal Raih WTP

KEMBALI GAGAL : Pemkab Rembang tahun ini kembali gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. (Foto: suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
KEMBALI GAGAL : Pemkab Rembang tahun ini kembali gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. (Foto: suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Pemkab Rembang tahun ini kembali gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Pemkab Rembang oleh BPK RI perwakilan Jateng di Semarang, Senin (28/5) kemarin itu, Rembang kembali harus puas dengan hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Abdul Hafidz saat dikonfirmasi menyatakan, kendala serius dalam menghadapi pemeriksaan BPK adalah soal penghitungan aset daerah. Banyak aset, terutama di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) yang selama tidak tercatat dengan baik.

Menurut Hafidz, langkah penelusuran dan pencatatan aset sejatinya sudah dilakukan secara lembur sejak tiga bulan lalu. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan. Hanya, lantaran waktunya tidak mencukupi, akhirnya Rembang kembali gagal menorehkan predikat WTP.

“Intinya, hanya persoalan waktu saja. Andai saja kemarin masih ada waktu 20 atau 30 hari lagi, kita pasti dapat WTP. Aset sudah terlacak semua. Seluruh OPD juga sudah mengetahui cara menghitung atau menghapus aset. Sudah ada alur dan panduannya,” terang Hafidz.

Ia mengakui, pada awalnya Kepala OPD sempat merasa pencatatan aset tidak menjadi hal penting. Namun, setelah mendapatkan pemahaman dari BPK mereka langsung merespons dengan penelusuran aset di masing-masing instansi. “Ini langsung persiapan jalan terus, tidak berhenti untuk penelitian aset. Sehingga pada saatnya nanti kamu sudaa benar-benar siap,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bayu Andriyanto yang mewakili bupati dalam penerimaal LHP mengungkapkan, akan menggelar koordinasi sebagai bahan evaluasi. Ia mengakui, banyak aset milik Pemkab sejak 2008 sampai sekarang yang harus diluruskan.

“Kita belum pernah meraih WDP. Untuk mempersiapkan opini itu, harus dilakukan persiapan setahap demi setahap. Kaau tidak begitu WTP tidak akan terkejar. Kalau kita tidak WTP, berarti tidak bisa dikatakan layak mengelola keuangan,” tandasnya.


(Ilyas al-Musthofa/CN41/SM Network)