• KANAL BERITA

Pungli Akhir Sekolah Mulai Merebak

Banyak Alasan

WALI MURID: Warga melaporkan pungutan uang sekolah ke wakil ketua Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widodo. (Foto suaramerdeka.com/Achmad Hussain)
WALI MURID: Warga melaporkan pungutan uang sekolah ke wakil ketua Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widodo. (Foto suaramerdeka.com/Achmad Hussain)

KLATEN, suaramerdeka.com - Berbagai pungutan liar mulai merebak memasuki masa akhir kelulusan sekolah SMP dan SD. Warga yang jengkel mengadukan pungutan itu ke DPRD dalam sepekan terakhir.

Koordinator Masyarakat Pemantau (MP) Kemalang, Sulagiman mengatakan keponakannya yang kelas IX atau kelas III SMP diminta membayar uang Rp 100.000 oleh sekolahnya. '' Alasannya untuk biaya kegiatan perpisahan sekolah,'' ungkapnya, Selasa (29/5). 

Dikatakannya, sekolah memukul rata biaya perpisahan itu ke sisa sebanyak 140 orang. Apabila semua terkumpul jumlahnya lumayan besar sebab Rp 14 juta. Sebab sedang tidak punya uang, keponakannya diminta tidak membayar. Ataupun jika mau membayar disarankannya membayar semampunya. Sebab sepengetahuannya selama ini tidak ada aturan yang membolehkan adanya pungutan. Yang boleh diadakan hanyalah sumbangan sukarela yang besarnya tidak mengikat dan tidak membebani. 

Permendikbud 60/ 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Menengah sudah dicabut. Gantinya ada Permendikbud 44/ 2012. Di dalamnya membuka pintu adanya sumbangan dari orang tua yang sifatnya sukarela dan tidak ditentukan jumlahnya. MP sudah melaporkan masalah itu ke Komisi IV DPRD agar segera ada penyikapan.

Ada Permendikbud

Aan, warga Desa Jetis Wetan, Kecamatan Pedan mengatakan anaknya yang duduk di kelas VI SD malah diminta uang Rp 100.000 untuk memberi kenang-kenangan bagi sekolah berupa liquid-crystal display (LCD). 

''Awalnya diminta memilih membelikan laptop atau LCD,'' katanya. 

Orang tua siswa sebelumnya dikumpulkan dan ditawarkan oleh kepala sekolah. Orang tua yang tidak tahu menerima saja tawaran itu tetapi dirinya belum mau membayar. 
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widodo aduan pungutan akhir sekolah mulai banyak masuk ke komisi. Yang diatur dalam Permendikbud adalah sumbangan bukan pungutan. 

''Saya berharap sekolah mematuhi aturan itu. Sumbangan jangan diubah menjadi pungutan,'' jelasnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Klaten, Sunardi mengatakan di akhir sekolah kadang ada kegiatan yang dilakukan sekolah. Namun kalau ada sumbangan sifatnya harus sukarela, tidak dipaksa, tidak ditentukan besarnya dan tidak ditentukan waktunya.


(Achmad Hussain/CN19/SM Network)