• KANAL BERITA

Pemkot Bersedia Bayar Tipping Fee PLTSa

Gerobak sampah terparkir di sekitar TPU Banalaya, kemarin. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik tengah disiapkan Pemkot Surakarta di TPA Putri Cempa. (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)
Gerobak sampah terparkir di sekitar TPU Banalaya, kemarin. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik tengah disiapkan Pemkot Surakarta di TPA Putri Cempa. (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)

SOLO, suaramerdeka.com – Setelah sebelumnya terus menolak, Pemkot Surakarta akhirnya bersedia membayar tipping fee dalam operasional Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) Putri Cempa. Namun, kesiapan membayar biaya pengelolaan sampah itu dengan syarat didanai pemerintah pusat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sri Wardhani Poerbowidojo, kemarin, mengatakan sebelumnya kebijakan nol tipping fee mengacu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 44/2015, dalam rencana penjualan listrik produksi PLTSa.

‘’Tapi karena ada regulasi baru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, maka kami terpaksa mengikuti aturan itu. Tetap ada tipping fee," ungkap Sri Wardhani Poerbowidojo.

Menurutnya, pemkot berkewajiban membayar tipping fee kepada investor maksimal Rp 500.000,-/hari per ton sampah. Untuk diketahui, tipping fee adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah kepada pengelola sampah. Angkanya dihitung berdasarkan jumlah tonase sampah yang dikelola atau satuan volume (m3).

Membebani APBD

Biaya itu menjadi kompensasi atas jasa pengelolaan sampah di suatu lokasi, namun tidak mencakup biaya pengumpulan, pemungutan dan pengangkutan yang dilakukan pemerintah. Sejak mulai melelang pengelolaan sampah TPA Putri Cempa pada 2013, pemkot selalu menolak pemberian tipping fee ini dan menyodorkan kompensasi lain bagi calon investor.

"Meski demikian pemkot mengupayakan jika sumber pendanaan tipping fee ini dari APBN. Jika dibebankan kepada pemkot, jelas APBD akan terbebani. Volume sampah harian di Solo saja sudah 250 ton per hari, sementara fokus pengalokasian anggaran daerah masih ke sektor pendidikan dan kesehatan," jelasnya. 

Saat ini pemkot dan investor telah memperpanjang masa persiapan pembangunan konstruksi PLTSa, sembari menunggu terbitnya perjanjian jual beli listrik (PJBL) dari pemerintah pusat. Masa persiapan konstruksi itu baru berakhir Desember.

"Dalam Perpres juga terdapat klausul, pemda bisa mengajukan permohonan penggunaan APBN untuk pembayaran tipping fee. Ya sudah, kami akan membuat surat untuk itu," tegas Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.


(Agustinus Ariawan/CN40/SM Network)