• KANAL BERITA

Standar Polisi Tidur, Tinggi 5 Cm Lebar 50 Cm

Pengendara melintasi alat pembatas kecepatan (speed hump) percontohan di Jalan Satrio Wibowo, Minggu (27/5). (suaramerdeka.com/Yusuf Gunawan)
Pengendara melintasi alat pembatas kecepatan (speed hump) percontohan di Jalan Satrio Wibowo, Minggu (27/5). (suaramerdeka.com/Yusuf Gunawan)

SOLO, suaramerdeka.com - Membuat atau memasang ''polisi tidur'' sekarang tidak boleh sembarangan. Pemkot Surakarta mulai menerapkan standardisasi alat pembatas kecepatan kendaraan (speed hump) di Kota Solo. Merujuk alat yang dipasang pemkot di lokasi percontohan, tinggi dan lebar ‘’polisi tidur’’ berkisar tinggi 5 cm dan lebar 50 cm.

"Ada 12 titik di lima wilayah kecamatan yang kami pasang speed hump sesuai standar. Ke-12 lokasi itu menjadi sampel bagi pemasangan speed hump di Solo, di mana sekarang wewenang pemberian izinnya di kecamatan," ungkap Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub), Ari Wibowo.

Dijumpai di sela pemasangan speed hump di Jalan Satrio Wibowo, Sabtu (26/5), Ari menambahkan, pemasangan sampel itu diharapkan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat terkait desain alat pembatas kecepatan yang sudah diatur pemerintah.

"Materialnya tidak harus dari karet, bisa dari semen atau bahan lainnya. Prinsipnya dimensi sesuai aturan dan ada warna berbeda dengan badan jalan," terangnya.

Alat pembatas kecepatan yang lazim dikenal sebagai polisi tidur tersebut, menurut Ari, hanya bisa dipasang di ruas jalan lingkungan.

"Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 3/1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan tidak mengatur tentang selisih jarak pemasangan alat tersebut. Namun berdasarkan kajian rekayasa lalu lintas yang kami lakukan, di ruas jalan lingkungan jarak antara satu speed hump dengan speed hump lainnya cukup 100 meter," terang dia.

Ari menegaskan, standardisasi itu mutlak diperlukan lantaran selama ini banyak alat pembatas kecepatan di berbagai ruas jalan lingkungan dipasang sepihak oleh warga. Desainnya pun tidak sesuai aturan, seperti terlalu tinggi atau berwarna senada dengan badan jalan.

"Warna yang sama justru membahayakan pengendara, karena mereka tidak tahu jika ada pembatas kecepatan. Kami harap mulai saat ini seluruh alat pembatas kecepatan seperti itu bisa disesuaikan oleh masyarakat," tandasnya.

Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub, Mudo Prayitno mengatakan, izin pembangunan speed hump sudah didelegasikan pemkot kepada perangkat kecamatan sejak akhir 2016. "Sosialisasi telah dilakukan bertahap, agar ke depan pemasangan alat pembatas kecepatan bisa sesuai aturan dan tidak membahayakan pengendara," kata Mudo. 


(Agustinus Ariawan/CN40/SM Network)

Loading...
Komentar