• KANAL BERITA

Ganjar-Yasin Dibebani Biaya Saksi Rp 15 M

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

SEMARANG, suaramerdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jateng menyiapkan proses penghitungan secara riil hasil Pilgub Jateng 2018. Untuk melakukannya, PDIP membutuhkan 138.224 personel saksi, sistem penghitungan,  dan pengamanan dengan anggaran Rp 15 miliar. Anggaran dibebankan pada pasangan calon (Ganjar-Yasin) sementara partai memberikan pelatihan dan menyiapkan sistemnya.

Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDIP Jateng Saiful Hadi menjelaskan jumlah saksi per TPS ada dua, satu ditempatkan di dalam TPS dan satu lainnya di luar TPS. Jumlah TPS Pilgub 63.973 tempat, maka jumlah saksi ada 127.946 orang.

Jumlah itu ditambah dengan seorang koordinator saksi per desa dengan jumlah 8.559 desa di Jateng. Masih ditambah dengan tiga saksi per kecamatan yang bertugas mengawal penghitungan di tingkat kecamatan sebanyak 1.719 orang.

"BSPN bertugas mengorganisir saksi mulai dari merekrut, melatih, menempatkan dan menghitung. Biaya dari gotong royong paslon (Ganjar-Yasin), kita yang lakukan pelatihan," kata Saiful usai memberikan pengarahan diklat saksi di Panti Marhaen Kantor DPD PDIP Jateng, Minggu (27/5).

Saiful mengatakan meski TPS Pilgub dan Pilkada di tujuh kabupaten/kota sama namun saksi yang bertugas berbeda. Masing-masing akan memiliki surat tugas sendiri-sendiri.

Saiful mengatakan untuk menginput data maka setiap saksi harus sudah terdaftar dalam sistem penghitungan. Mulai dari nama, nomor KTP, nomor KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP, dan nomor handphone. Tanpa itu data tak akan bisa masuk sistem penghitungan.

Proses penghitungan itu sendiri berupa real count dengan mendasarkan pada data C1 per TPS dan bukan quick count yang mendasarkan pada sample sejumlah TPS. Artinya, hasil penghitungan itu akan sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh KPU beberapa hari kemudian. "Kemungkinan sore harinya (setelah coblosan) sudah hampir selesai. Misalnya belum belum 100%, tapi hasil mendekati selesai," ujarnya.

Menurutnya sistem ini akan meminimalisasi salah hitung. Jika ada salah hitung atau ada data penjumlahan yang tidak sesuai akan muncul 'warning' di sistem tersebut. Maka segera bisa diperbaiki. Sistem ini juga besifat online.

Ketua Badan  Pemenangan Pemilu DPD PDIP Bambang Haryanto mengatakan keberadaan saksi ini penting. Lantaran keputusan MK soal sengketa Pilkada perihal suara. Maka dokumen saksi sangat krusial.


(Hanung Soekendro/CN41/SM Network)