• KANAL BERITA

Perpes Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tingkatkan Skor IPK

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Presiden Joko Widodo berencana menerbitkan Peraturan Presiden Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sejumlah lembaga turut merumuskan perpes ini. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief mengatakan salah satu fokus diterbitkan Perpres guna mendongkrak skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Diketahui, skor IPK Indonesia pada 2017 stagnan atau sama dengan tahun 2016, yakni 37.

"Fokusnya kita sesuaikan. Kan sebenarnya salah satu cita-cita kita itu untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi kita yang sekarang itu 37, diharapkan dengan adanya Perpres ini, kita bisa menembus supaya tahun depan Insya Allah bisa naik dua digit, syukur-syukur kalau tiga digit," kata Laode seperti dikutip Viva, Sabtu (26/5).

Laode mengatakan, seluruh sektor yang tertuang dalam Perpres ini difokuskan mendongkrak skor IPK. Demikian juga dengan fokus kerja dan strategi-strategi yang disusun dalam perpres tersebut.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, perpres ini merupakan revisi dari Perpres No 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Namun, yang membedakan dengan Perpres 55/2012, dalam Perpres saat ini, KPK ikut secara formal di kegiatan. Bahkan, kantor KPK menjadi sekretariat nasional.


(VVN/CN41/SM Network)