• KANAL BERITA

Pemkab Batang Pertahankan Opini WTP BPK RI

Kepala BPK RI Perwakilan Jateng menyerahkan LHP kepada Bupati Batang Wihaji (kanan) dan Ketua DPRD Imam Teguh Raharja (kedua dari kanan).(Foto suaramerdeka.com/Kasirin Umar)
Kepala BPK RI Perwakilan Jateng menyerahkan LHP kepada Bupati Batang Wihaji (kanan) dan Ketua DPRD Imam Teguh Raharja (kedua dari kanan).(Foto suaramerdeka.com/Kasirin Umar)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dalam kurun satu tahun kepemimpinan Wihaji-Suyono, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian Opini WTP tersebut, setelah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah mengaudit Laporan Keuangan Pemkab Batang Tahun Anggaran 2017.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2017 diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo, di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Semarang, Jumat, (25/5). Dengan demikian Pemkab Batang berhasil meraih Opini WTP dua kali berturut – turut, yakni pada tahun 2016 dan 2017.

Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah Hery Subowo dalam kata sambutannya mengungkapkan, Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa, mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, didasarkan pada empat kriteria. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Untuk akuntabilitas keuangan harus ada tiga sinergi, antara lain, DPRD, Kepala Daerah dan BPK. Karena untuk akuntabilitas keuangan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPK. Fungsi DPRD juga memegang peran penting dalam mendorong untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK,”papar Hery Subowo.

Diuraikan lebih lanjut, mekanisme pemeriksaan keuangan dilakukan atas 7 laporan keuangan. Yaitu laporan realisasi anggaran, perubahan anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Hery memberikan pengarahan kunci sukses keberhasilan pengelolaan anggaran keuangan daerah. Ialah kebijakan dan strategi pemeriksaan, komitmen pimpinan entitas, integritas independensi dan profesionallisme pemeriksaan, kerja keras serta tangungjawab pelaksanaan entitas.

Sementara itu Bupati Batang Wihaji mengatakan, opini yang menyatakan Pemkab Batang meraih WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2017 merupakan kerja keras dari semua eksekutif dan legeslatif. Atas kerja keras semua elemen yang menginginkan agar laporan keuangan pemerintahanya dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga audit.

“Pemeriksaan ini merupakan langkah yang sangat penting, karena untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih baik dan berdayaguna. Ke depan bagi saya, ini wajib hukumnya untuk kerja lebih keras lagi dalam laporan keuangan,”sebut Wihaji.

Diungkapkan pula, pemeriksaan (anggaran) tersebut berguna agar supaya pengelolaan keuangan dan aset daerah lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tugas dan tanggungjawab bersama.

Bupatii menegaskan, Pemkab Batang harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI. Untuk itu, ujar Bupati, apresiasi dan dukungan disampaikan atas upaya BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

“Selain hasil Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, kami pun berharap, ditahun 2018 ini Laporan Keuangan Pemkab Batang dapat mempertahankan WTP dengan hasil yang meningkat. Dalam arti lebih baik pengelolaan keuangan dari tahun sebelumnya,”pungkas Wihaji. 

 


(Kasirin Umar/CN19/SM Network)